*Tuntut dan Pertahankan Lapangan Gembira, Tanah Ulayat Adat
STARNEWSID.COM, TANA TORAJA -– Warga Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dari kelompok masyarakat adat, yakni sembilan rumpun tongkonan Balele, mahasiswa, dan pelajar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Makale, Senin (29/8/2022).
Aksi unjuk rasa meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan adanya oknum yang terlibat dalam mafia tanah ulayat Lapangan Gembira.
Aksi unjuk rasa masyarakat adat dari sembilan tongkonan bersama mahasiswa, dan pelajar dilakukan untuk mempertahankan tanah ulayat yang dihibahkan warga Tongkonan Balele yang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah ratusan tahun kepada pemerintah untuk kepentingan umum.
Anehnya, saat ini, di atas tanah tersebut telah dibanguni gedung sekolah, gedung olahraga, puskesmas, kantor kelurahan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Samsat Sulsel, dan Kantor Telkom Indonesia.
Status tanah tersebut pernah digugat seseorang bernama Haji Ali, dan dimenangkan melalui putusan Mahkamah Agung.
Dalam orasi yang digelar secara bergantian di depan Kantor Pengadilan Negeri Makale, sejumlah tokoh masyarakat mempertanyakan dasar hak milik yang diklaim oleh Ambo Bade, yang kemudian dijual ke Haji Ali.
Masyarakat adat menilai hal tersebut tidak benar. Sebab tanah tersebut adalah milik seluruh masyarakat Toraja.
Menurut tokoh adat Tongkonan Balele, Natan Limbong, aksi demo hari ini menuntut keputusan harus nyata.
“Kami tidak mengenal bahwa kami dikalahkan itu tidak. Keputusan ini kami tetap akan lanjutkan. Tetapi pemerintah harus tahu, semua tanah kami yang sudah diberikan kepada pihak pemerintah untuk kepentingan umum akan kami ambil kembali karena apa yang kami berikan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Natan, saat dikonfirmasi, Senin 29/8/2022).
Menurut Natan, tanah ini adalah tempat anak-anak untuk sekolah, bukan hanya dari Balele, tetapi semua yang membutuhkan untuk sekolah disini.
Setelah kami sidang adat, kami akan ambil keseluruhan tanah yang kami sudah berikan. Karena pemerintah tidak bertanggung jawab dalam persoalan ini. Jangan biarkan anak-anak ini telantar. Padahal tanah ini diserahkan oleh orangtua kami untuk kepentingan umum yang terdiri dari beberapa lokasi,’ tegas Natan.
Aksi unjuk rasa warga tersebut awalnya berjalan damai. Namun tiba-tiba terjadi kericuhan saat massa yang datang menunggu proses persidangan.
Mereka emosi mendengar informasi sidang sengketa lahan Lapangan Gembira ditunda akibat salah satu hakim yang memimpin sidang diketahui sedang cuti dengan alasan ada urusan keluarga.
Massa menutup jalan dengan cara membakar ban bekas di jalan lintas tengah Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara yang mengakibatkan kemacetan.
Sejumlah warga merangsek masuk ke halaman Kantor Pengadilan dengan cara memanjat pagar. Melihat hal tersebut, personel Polres Tana Toraja yang mengawal jalannya aksi langsung menyiram demonstran menggunakan water canon sehingga memicu emosi massa.
Akibatnya situasi semakin tidak terkendali. Lemparan botol air mineral dan sejumlah kerikil menghujani petugas.
Bahkan terlihat beberapa demonstran berhasil masuk ke dalam halaman Kantor Pengadilan Negeri terlibat saling dorong dengan polisi.
Kericuhan reda setelah Ketua Pengadilan Negeri Tana Toraja menemui massa, dan menjelaskan perihal cutinya salah satu hakim karena ada urusan keluarga.
Ketua Pengadilan Negeri Makale Tana Toraja, Richard Edwin Basoeki mengatakan sidang ditunda karena salah satu rekannya dalam perjalanan ke Manado mengurus keluarga.
“Saya izinkan sebagai pimpinan untuk mengurus anaknya, keluarganya di Manado, bapak-bapak harap mengerti perkara di sini cukup banyak. Bapak bayangkan kami buat putusan yang begitu banyak dengan jumlah personel hakim yang jumlahnya enam orang. Kami bukan menulis langsung jadi putusan, tetapi itu dipertimbangkan semua,” ujar Richard, saat menemui massa aksi.(tts)
