Oleh
Yusnita, S.Pd., M.Pd.
Guru SMP Negeri 2 Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Di tepi teluk yang memeluk cakrawala, di mana ombak menggulung kisah-kisah nenek moyang, di sana Donggala terbentang. Tanah ini bukan sekadar nama dalam peta; ia adalah kain tenun yang belum selesai ditenun, benang-benang emas dan perak yang ditarik dari laut dan hutan, dari nafas para leluhur yang masih berbisik di setiap lipatan sarung Bomba. Di sini, Tari Pontanu tidak sekadar gerak, melainkan doa yang dipanjatkan oleh jemari perempuan-perempuan pesisir, menenun waktu, menenun harapan, menenun identitas yang nyaris tercabut oleh angin zaman. Gimba, Lalove, kecapi—bukan benda mati, melainkan suara-suara purba yang meratap di sela-sela ruang kelas yang sunyi, menanti telinga-telinga muda yang mau mendengar. Bahasa Kaili Puu mengalir seperti sungai di musim kemarau: perlahan mengering, meninggalkan dasar yang retak, namun masih menyimpan mata air di kedalaman yang paling tersembunyi.
Dan di atas semua kekayaan yang melimpah ruah itu, berdiri sebuah visi. Visi yang diucapkan oleh seorang pemimpin dengan nama yang menggema di setiap sudut birokrasi: Vera Elena Laruni, Bupati Donggala periode 2025–2030. Ia berkata, dengan suara yang ingin menjadi jangkar di tengah badai globalisasi, “Kita harus memperkuat identitas budaya sebagai daya saing daerah.” Ia bermimpi menjadikan Donggala kota Heritage, membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara anyaman tradisi dan denyut ekonomi kreatif digital. Ia mengalokasikan anggaran, menandatangani kebijakan, menyapa guru, menimang anak-anak PAUD yang belajar membatik—seolah ingin menanam benih di tanah yang mulai gersang. Tapi pertanyaan yang menggantung di udara sekolah-sekolah kita adalah: sejauh mana mimpi besar itu telah berakar di ekosistem pendidikan? Apakah sekolah-sekolah kita telah menjadi taman tempat seni dan budaya tumbuh liar dan subur, ataukah hanya menjadi kamar pamer yang dingin, tempat benda-benda purba dipajang tanpa nyawa?
Kajian ini lahir dari denyut kegelisahan yang sama. Bukan sekadar tumpukan teori atau deretan angka, melainkan sebuah usaha untuk menangkap denyut nadi pendidikan di tanah Donggala dengan pendekatan analisis pendidikan kritis (critical education analysis), sejenis lentera yang menerangi sudut-sudut gelap yang selama ini terlewat. Sebab, kita tidak bisa sekadar merayakan program dan festival tanpa menggali mengapa warisan budaya terus merosot di tengah gempuran gawai dan hiburan asing. Kita tidak bisa puas dengan lomba puisi berbahasa Kaili, lalu mengabaikan fakta bahwa di ruang-ruang kelas, bahasa itu hanya muncul sepekan sekali, sekadar seremonial, kemudian tenggelam kembali ke dalam lupa. Kebaruan (novelty) dari refleksi ini terletak pada penyelarasan antara suara kritis dan konteks lokal: belum ada kajian yang secara spesifik menghubungkan peran kepala SMP dengan misi penguatan identitas budaya di Donggala, belum ada model kepemimpinan sekolah yang merangkul seni tradisional kontemporer sebagai panglima daya saing, dan hampir tidak ada penelitian yang menggunakan kacamata kritis untuk membedah kebijakan budaya di tingkat kabupaten. Inilah celah yang ingin kita isi, dengan data dan denyut empiris, dengan fakta yang tidak bisa dibantah.
Mari kita berjalan ke ruang-ruang sekolah. Di SMP Negeri 4 Donggala, ada sebuah upaya yang menabur harapan. Kepala sekolah, Abdul Sjahaid, adalah satu dari sedikit pemimpin yang tidak hanya duduk di balik meja; ia turun ke lantai tari, ia mendengar suara siswa yang membacakan puisi dalam Bahasa Kaili Puu. Di sekolah itu, muatan lokal bukan lagi beban, melainkan ruh. Para siswa belajar bukan hanya kosakata, tetapi juga rasa bangga; mereka diajak merasakan bahwa lidah mereka bukanlah lidah asing, bahwa kata-kata leluhur masih layak diucapkan di depan dunia. Pada 2024, seorang siswa dari SMPN 4 Donggala berdiri di atas panggung Jakarta, membacakan puisi dalam Bahasa Kaili Puu, dan gemuruh tepuk tangan membuktikan bahwa identitas itu masih berdaya. Sekolah itu bahkan menerbitkan antologi puisi berjudul Nulaha, kumpulan getar jiwa anak-anak yang menolak diam, yang memilih menulis agar tidak dilupakan. “Jangan sampai bahasa ini punah di tanahnya sendiri,” ujar Abdul Sjahaid, dan kata-katanya terasa seperti sumpah.
Namun, di balik secercah cahaya itu, kegelapan masih menyelimuti banyak ruang kelas lain. Dari perspektif kritis, kita melihat adanya jurang yang menganga antara kebijakan makro dan implementasi mikro. Program seperti Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) 2025—yang digelar di Lapangan Desa Wani I, diikuti oleh 16 kecamatan, mempertandingkan puisi, pidato, cerpen, stand up comedy, dongeng, dan tembang tradisi—adalah peristiwa gemilang yang menyulut semangat. Tapi setelah festival usai, setelah piala dibawa pulang, apakah nilai-nilai itu tetap hidup di keseharian sekolah? Begitu pula Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) dan Belajar Bersama Maestro (BBM) yang diluncurkan Kementerian Kebudayaan; mereka datang, memberi warna, lalu pergi, meninggalkan jejak yang kadang samar. Bupati Vera juga menggulirkan Gebyar Ayo Membatik untuk PAUD dan TK, mengajak anak-anak merasakan canting dan lilin, menyentuh warisan sebelum mereka mengenal gawai. Tapi apakah kita memiliki rencana jangka panjang untuk menjadikan semua itu sebagai ekosistem, bukan sekadar acara tahunan?
Mari kita sebutkan satu per satu modal budaya yang kita miliki: Tenun Donggala, kain sutra pesisir yang dalam setiap seratnya tersimpan cerita tentang perempuan-perempuan tangguh; Tari Pontanu yang mengabadikan gerakan menenun; alat musik tradisional—Gimba, Lalove, kecapi—yang sudah disalurkan ke sekolah-sekolah; dan Bertutur Kaili Puu yang masih terengah-engah. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII melalui program Fasilitas Pemajuan Kebudayaan (FPK) telah menggelar Jelajah Kota Tua Donggala, melibatkan pelajar SMP dan SMA, menyusuri Toko Tenghieng, Sekolah Cina, Souraja, menyentuh batu-batu bersejarah yang menyimpan memori kolektif. Ada lima bangunan cagar budaya yang ditetapkan. Semua ini adalah batu bata, tetapi tanpa arsitektur ekosistem sekolah yang utuh, batu bata itu hanya akan berserakan.
Apa yang dimaksud dengan ekosistem seni budaya sekolah? Bayangkan sebuah taman di mana setiap sudutnya bernyanyi: dinding sekolah dihiasi mural motif Bomba, bukan gambar superhero asing; koridor dipenuhi ukiran dan anyaman, bukan poster produk impor; setiap pagi, sebelum pelajaran dimulai, terdengar alunan Gimba atau tembang dan musik tradisional, bukan sekadar lagu kebangsaan yang diputar otomatis. Di taman itu, ekstrakurikuler seni bukanlah pilihan pinggiran, melainkan jantung kegiatan; festival budaya diadakan tidak setahun sekali, tetapi setiap bulan, melibatkan orang tua, pegiat seni, sanggar, dan komunitas lokal. Guru-guru dilatih tidak hanya mengajar teori, tetapi menjadi perajin budaya: mereka bisa menenun motif ke dalam pelajaran matematika, mereka bisa melantunkan pantun Kaili saat mengajar sejarah, mereka bisa mengajak siswa menciptakan musik dari bambu dan daun-daunan. Inilah ekosistem yang hidup, bukan museum dingin.
Bupati Vera sendiri telah berkali-kali menekankan pentingnya kolaborasi. “Satu kunci utama membangun daerah ini adalah senantiasa menjaga komitmen, integritas, dan semangat kebersamaan dengan semua stakeholder,” ujarnya. Ia mengalokasikan Rp1 miliar untuk pelatihan tenun Bomba di Desa Towale dan Limboro, melibatkan 70 warga, agar motif sarung Donggala lebih variatif dan representatif. Di tingkat pendidikan, ia ingin muatan lokal diperkuat di SD dan SMP, karena di sanalah karakter anak dibentuk. Tapi pertanyaan yang terus menghantui: bagaimana kepala sekolah, yang menjadi ujung tombak, bisa menjalankan amanat ini jika mereka sendiri belum dibekali kepemimpinan budaya? Bagaimana guru bisa mengajar seni tradisional jika mereka tidak pernah mendapat pelatihan tentang pedagogi berbasis kearifan lokal? Bagaimana siswa bisa mencintai budaya leluhur jika lingkungan sekolah justru mendorong mereka mengagumi K-pop dan budaya konsumerisme?
Analisis kritis mengajarkan kita bahwa sekolah bukanlah ruang netral; ia adalah medan pertarungan nilai. Kurikulum formal seringkali mengabaikan modal kultural lokal, dan tanpa disadari, sekolah berperan dalam reproduksi ketimpangan budaya: anak-anak di pedestan diajari hal-hal yang sama seperti anak-anak di kota, tetapi dengan sumber daya yang lebih terbatas, sehingga identitas lokal terus terpinggirkan. Para kepala sekolah, jika dilihat dari kacamata kritis, sering terjebak dalam manajemen administratif, sibuk mengurus angka dan laporan, lupa bahwa mereka adalah agen perubahan (agent of change) yang seharusnya mampu membaca realitas sosiokultural dan mentransformasikannya. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran mampu menanamkan gotong royong, toleransi, tanggung jawab, dan cinta tanah air—nilai yang tidak akan kita dapatkan hanya dari buku pelajaran nasional.
Di sinilah kita sampai pada sebuah kesadaran: membangun ekosistem seni budaya di sekolah bukan proyek sampingan, melainkan pusat dari daya saing daerah. Misi kelima Bupati—”memperkuat identitas budaya sebagai daya saing daerah”—bukanlah slogan kosong; ia adalah pengakuan bahwa budaya adalah modal ekonomi dan sosial yang nyata. Ketika tenun Donggala dikenal dunia, ketika tarian dan musik tradisional dipertontonkan di panggung internasional, ketika bahasa daerah diajarkan dengan bangga, maka Donggala bukan hanya memiliki warisan, tetapi juga kekuatan tawar di era global. Ekonomi kreatif berbasis budaya yang didorong oleh Bupati tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang mencintai budayanya sendiri. Dan sumber daya manusia itu harus dibentuk di sekolah, di bangku SMP, ketika jiwa masih muda dan lentur.
Saya, Yusnita, guru di SMP Negeri 2 Banawa, merasakan denyut itu setiap hari. Melihat mata siswa yang kadang kosong saat mendengar nama “Tari Pontanu”, mendengar lisan mereka yang lebih fasih berbahasa asing daripada Bertutur Kaili, membuat dadaku sesak. Tapi saya juga melihat secercah harapan: ketika saya mengajak mereka menenun cerita dari kain perca, ketika mereka mulai bertanya tentang asal-usul motif Bomba, ketika mereka menyanyikan lagu tradisional dengan ragu-ragu lalu perlahan percaya diri. Maka saya tahu bahwa perjuangan ini panjang, tetapi tidak sia-sia.
Rencana tindak lanjut yang kita susun haruslah konkret dan menyentuh tanah. Pertama, pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis seni dan budaya Donggala yang kontemporer—bukan sekadar daftar nama tarian dan lagu, tetapi sebuah narasi yang mengalir, yang terhubung dengan kehidupan anak muda: bagaimana Tenun Donggala bisa menjadi inspirasi desain busana modern, bagaimana Tari Pontanu bisa dikolaborasikan dengan musik tradisional dan gerakan kontemporer, bagaimana Gimba dan Lalove bisa dipadukan dengan alat musik elektronik, bagaimana Bahasa Kaili Puu bisa menjadi bahasa puisi dalam media sosial. Kedua, pelatihan kepemimpinan budaya bagi kepala sekolah dan guru, bukan hanya workshop satu hari, tetapi pendampingan berkelanjutan yang menghidupkan kembali peran mereka sebagai penjaga nilai. Ketiga, pembentukan ekosistem sekolah yang benar-benar menghidupi budaya: ruang kelas yang dihiasi karya siswa, dinding yang bercerita, jadwal yang memberi ruang untuk berekspresi, dan kegiatan ekstrakurikuler yang diakui sebagai jalur prestasi utama. Keempat, kemitraan strategis dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPK Wilayah XVIII, perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, sanggar seni, dan industri kreatif—sebuah jalinan yang menjadikan sekolah bukan pulau terasing, tetapi simpul jaringan budaya yang hidup.
Kita tidak bisa terus menunggu. Globalisasi tidak akan berhenti, modernisasi tidak akan mundur, anak-anak kita akan terus terpapar budaya asing. Satu-satunya benteng yang kita miliki adalah menumbuhkan kecintaan yang lebih kuat pada akar kita sendiri. Dan itu harus dimulai dari ruang kelas, dari kepemimpinan kepala sekolah yang berani bermimpi dan bertindak, dari guru-guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik dengan keteladanan.
Donggala sebagai kota Heritage bukanlah slogan yang dipasang di pintu masuk, melainkan napas yang dihirup setiap anak bangsa di sekolahnya. Visi Bupati Vera Elena Laruni adalah peta yang telah digambar, tapi kita semua adalah para pengembara yang harus berjalan, melewati lembah dan bukit, menghadapi hujan dan terik. Di ujung perjalanan, kita tidak mencari kejayaan semu, melainkan sebuah rumah yang nyaman, di mana setiap anak bisa berkata: “Aku adalah Donggala, dan aku bangga.” Di situlah daya saing sejati terletak, bukan pada gemerlap materi, tetapi pada kedalaman jiwa yang tidak akan pernah lapuk oleh waktu.
Mari kita bangun ekosistem itu. Mulai hari ini, mulai dari sekolah kita masing-masing. Sebab, jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Dan biarlah tanah Donggala bernyanyi kembali, dengan suara yang lebih kuat, lebih merdu, lebih abadi.(*)
