STARNEWSID.COM, MAKASSAR — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Desember 2024 yang diselenggarakan pada hari Jumat, 24 Januari 2025 secara daring melalui tautans.id/APBNSulsel2025.
Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan Inflasi – Inflasi tetap terjaga dengan harga pangan dalam tren menurun. Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan pada Desember 2024 mencatatkan performa yang baik sebesar 1,27% (yoy), berada pada rentang sasaran 3%+1. Tingkat inflasi month-to-month (m to m) sebesar 0,38% dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 1,23%.
Ekspor – Impor – Sama dengan periode sebelumnya, Komoditi Mate Nikel mengalami penurunan growth (yoy) sebesar 22,9%, sedangkan Fero-Nikel masih menjadi komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Selatan dengan growth (yoy) sebesar 29,6%, dan Jepang serta Cina masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar. Sedangkan dari sisi Impor, Cina dan Brazil masih menjadi negara pengimpor terbesar, dengan komoditas impor terbesar masih berasal dari Gandum dan Gula. Kinerja Ekspor Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat sebesar 546,23 Juta US$, sementara Kinerja Impor berada pada angka 88,71 Juta US$.
Neraca Perdagangan Desember 2024 surplus sebesar 32,95 Juta US$. Nilai ekspor tercatat 133,94Juta US$, sementara nilai impor tercatat 100,99 Juta US$. Secara umum neraca perdagangan kumulatif Januari – Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 0,59 (yoy). Penyebab defisit neraca perdagangan Feb 2024 adalah peningkatan impor beras, dilakukan dalam rangka menstabilkan harga beras untuk pengendalian inflasi regional. Inflasi Sulawesi Selatan bulan Februari 2024 turun menjadi 0,30% dari bulan sebelumnya 0,36%.
Kinerja APBN Anging Mammiri
Belanja APBN Sulsel s.d. 31 Desember 2024 mencapai Rp57,36 Triliun atau 97,73% dari pagu, meningkat sebesar 4,83% (yoy). Pertumbuhan Belanja dan APBN Sulsel masih menjadi epicentrum perekonomian di Pulau Sulawesi.
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja Penerimaan Pajak s.d. 31 Desember 2024 mencapai Rp13,80 Triliun atau 100,29% dari target tahun 2024 sebesar Rp13,76 Triliun, meningkat 6,10% (yoy). Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan negatif disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor pertambangan, serta penurunan beberapa wajib pajak transportasi laut. Penerimaan Pajak Lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 18,45% yang disebabkan penurunan setoran Bunga Penagihan PPh dan PPN. Namun Penerimaan PPh dan PBB mengalami pertumbuhan positif dari kenaikan setoran PPh 21 dan tunggakan PBB sektor perkebunan pada masa sebelumnya. Kinerja penerimaan pajak s.d. Desember 2024 ditopang dari Sektor Perdagangan, Administrasi
Pemerintahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Industri Pengolahan, dan Pertambangan.
Bea Cukai – Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 31 Desember 2024
mencapai Rp490,82 Miliar atau 101,94% dari target tahun 2024 sebesar Rp481,49 Miliar. Capaian penerimaan ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 100,51% (yoy) akibat pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam, dan Bea Keluar tumbuh sebesar 104,77% (yoy) yang berasal dari kegiatan ekspor Kakao yang aktif kembali dan peningkatan harga ekspor Kakao.
Sementara itu, penerimaan Cukai masih tumbuh negatif 5,1% (yoy) pengaruh dari produksi tembakau yang terkoreksi 4,3% (yoy). Kenaikan tarif cukai 2024 hingga 2,7% memberi pengaruh negatif untuk penjualan rokok di pasaran sebagai akibat dari terdorongnya harga jual rokok. Upaya
ekstra terus dilakukan melalui sektor pengawasan dengan mengedepankan ultimum remidium. Pengawasan Bea Cukai – Hingga akhir tahun 2024, efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai
menunjukkan tren positif yang dapat mencegah beredarnya rokok illegal di wilayah Sulawesi Selatan dan barang lainnya. Tercatat hingga November 2024, 19,99 juta batang rokok illegal telah ditindak, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp28,28 Miliar dan potensi kerugian negara Rp17,90 Miliar.
Selanjutnya penindakan atas barang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang meningkat tajamsebanyak 96 Surat Bukti Penindakan Narkoba diharapkan mampu melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Kekayaan Negara dan Lelang – Penerimaan PNBP dari Pengelolaan BMN sampai dengan 31Desember 2024 mencapai Rp222,35 Triliun, dengan rincian Pemanfaatan BMN sebesar Rp21,87 Miliar dan Pemindahtanganan BMN sebesar Rp13,99 Miliar. Pemanfaatan BMN berupa sewa ATM, kantin, kios/toko, koperasi, gedung pendidikan, sewa perkantoran, sewa aula, waterboom dan telekomunikasi. Sedangkan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.
Sedangkan Penerimaan PNBP dari Lelang s.d. 31 Desember 2024 mencapai Rp43,9 Triliun.
Lelang dilaksanakan secara online melalui Portal Lelang Indonesia (portal.lelang.go.id) untuk menjamin pelaksanaan lelang yang aman, objektif, akuntabel dan transparan.
Crash Program Keringanan Utang 2024 – Crash Program Keringanan Utang merupakan amanat Undang-Undang APBN 2024, sebagai wujud peran APBN membantu debitur kecil/pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 untuk menyelesaikan utangnya kepada Negara. Sampai dengan Desember 2024, 52 Debitur melunasi hutangnya melalui program Keringanan Utang dengan total jumlah keringanan utang yang diberikan mencapai Rp2,4 Miliar. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah PP 47 Tahun 2024, Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara Macet dapat dilakukan dengan potensi nilai sebesar Rp960,51 juta Outstanding PN.
Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp20,861 Triliun atau sebesar 79,58% dari pagu, meningkat 6,06% (yoy). Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Tren realisasi Belanja APBN Anging Mammiri menunjukkan tren peningkatan paling tinggi pada Belanja Sosial sebesar 22% (yoy) dan minus growth pada Belanja Modal sebesar -21% (yoy).Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp29,71 Triliun atau sebesar 93,01% dari pagu, meningkat 10,26% (yoy). Realisasi Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Dana Desa 95%, Dana Alokasi Umum (DAU) 89%, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (85%), Dana Bagi Hasil (DBH) 54%, DAK Fisik 68%, dan Insentif Fiskal 62%. Pada bulan November 2024 terjadi kontraksi untuk Dana Insentif Fiskal dan DBH. Penyaluran KUR dan UMi Sampai dengan 31 Desember 2024, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp16,78 Triliun (meningkat 8,76% yoy) utamanya kepada sektor usaha sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp7,76 Triliun, diikuti oleh sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp5,61 Triliun, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp1,31 Triliun, Industri Pengolahan Rp680,95 Miliar, Perikanan sebesar Rp659,92
Miliar, dan sektor Lainnya Rp739,76 Miliar
Untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp322,98 Miliar (meningkat 19,68% yoy) utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp321,32 Miliar, diikuti sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp0,96 Miliar, Jasa Pendidikan sebesar Rp0,42 Miliar dan Industri Pengolahan Rp0,10 Miliar.
Kinerja APBD Anging Mammiri Pendapatan Daerah – Pendapatan Daerah s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp44,38 Triliun,
mengalami growth sebesar 3,59% (yoy), didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp32,05 Triliun, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp10,59 Triliun, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp1,53 Triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp204,15 Miliar.
Adapun rincian PAD Sulsel s.d. 31 Desember 2024 terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp7,16 Triliun (turun 0,58% yoy), disusul oleh Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp2,29 Triliun (naik 13,38% yoy), Kekayaan Daerah Dipisahkan sebesar Rp387,3 MIliar (naik 2,63% yoy) dan Retribusi Daerah sebesar Rp744,41 Miliar (naik 88,27% yoy).
Belanja Daerah – Belanja Daerah s.d. 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp40,35 Triliun, terdiri dari Belanja Operasi sebesar 83,70% dari Pagu atau Rp29,59 Triliun, disusul oleh Belanja Modal sebesar 70,66% atau sebesar Rp5,73 Triliun, Belanja Transfer sebesar 87,04% atau Rp5,03 Triliun, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 27,83% atau Rp32,48 Miliar.
Transfer ke Daerah – TKD Sulawesi Selatan yang telah disalurkan sebesar Rp32,36 Triliun,
tumbuh 6,35% (yoy). Besarnya kontribusi TKD menunjukkan bahwa dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD, dengan langkah awal yang dapat dilakukan antara lain
menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah.
Penutup
Dampak risiko global (high for longer, volatilitas harga komoditas, dan dinamika geopolitik) terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik terus diantisipasi dan dimitigasi. Di tengah rambatan risiko global, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga. Konsumsi terjaga kuat, inflasi
terkendali, dan surplus neraca perdagangan berlanjut.Kinerja APBN Anging Mammiri hingga Desember 2024 tetap terjaga positif dan terakselerasi, namun risiko APBN terus diantisipasi dan dimitigasi. Peran APBN sebagai shock absorber terus dioptimalkan untuk menjadi landasan kuat APBN 2025.
Pemateri:
1. Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Bapak Heri Kuswanto
2. Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan, Bapak Supendi
3. Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bapak Wibawa Pram Sihombing
4. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Bapak Alimuddin Lisaw
Moderator:
Widyaiswara BDK Makassar, Bapak Heru Cahyono. (*)