STARNEWSID.COM,GOWA—–Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan beras untuk masyarakat kurang mampu.
Khusus Kabupaten Gowa, total bantuan beras pangan yang disalurkan sebanyak 1.809 ton dengan sasaran 60.311 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan beras pangan itu dilepas oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan di Halaman Kantor Bupati Gowa, Senin (8/5). Hadir menyaksikan pelepasan bantuan Forkopimda Gowa.
Bupati Adnan mengatakan bahwa penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat guna menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia termasuk di Kabupaten Gowa.
“Ini adalah kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat memberikan bantuan pangan kepada masyarakat dengan tujuannya untuk bisa menghilangkan kemiskinan ekstrim yang ada di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, orang nomor satu di Gowa ini mengatakan bahwa bantuan pangan pemerintah ini juga sebagai upaya penanganan stunting di seluruh wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Gowa.
“Selain itu, tujuan dari penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan ini agar dapat memberantas stunting dan mampu meringankan beban masyarakat,” jelasnya.
Dirinya berharap bantuan pangan yang disalurkan melalui Perum Bulog kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupatan Gowa ini memiliki kualitas yang baik.
“Mudah-mudahan berasnya semuanya baik dengan kualitas yang baik yang akan diberikan kapada masyarakat dan Bulog telah berjanji apabila ada komplain yang tidak sesuai maka Insya Allah akan digantikan langsung oleh Bulog,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Cabang Bulog Makassar, Anto Purwanto mengatakan bahwa penyaluran perdana bantuan pangan nasional di Kabupaten Gowa sekitar 1.809.330 Kg beras untuk 60.311 KPM untuk tiga tahap.
“Hari ini kita menyalurkan bantuan pangan dari pemerintah, Badan Pangan Nasional dimana Bulog sebagai pelaksana. Untuk di Kabupaten Gowa ada 60.311 Keluarga Penerima Manfaat yang akan menerima bantuan pangan ini 10 Kg Beras per KPM,” ujarnya.
Dalam penyalurannya, Anto Purwanto mengatakan pihaknya melibatkan para pendamping PKH, pemerintah setempat, Babinsa daan Bhabinkamtibmas yang ada di desa dan kelurahan.
Dirinya menambahkan jika ada penggantian penerima bantuan pangan, maka pemerintah setempah harus membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
“Kalau ada pemggantian, misalnya meninggal dunia bisa diganti oleh ahli waris, pindah kependudukan juga bisa diganti ke yang lain, tetapi harus ada surat pernyataan tanggungjawab mutlak SPTJM dari pemerintah desa atau kelurahan,” tambahnya.(rus)
