STARNEWSID.COM, MAKASSAR— Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Oktober 2024 yang diselenggarakan pada hari Rabu, 20 November 2024 secara daring melalui tautans.id/APBNSulsel2024.
Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan. Pertumbuhan Ekonomi – Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulsel (q-to-q) sampai dengan Kuartal III 2024 mencapai 3,30%, jauh diatas angka nasional sebesar 1,50%. Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sulsel (y-on-y) sampai dengan Kuartal III 2024 mencapai 5,08%, sedikit diatas angka nasional sebesar 4,95%.
Inflasi – Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan pada Oktober 2024 mencatatkan performa yang baiksebesar 1,55% (yoy), berada pada rentang sasaran 3%+1. Tingkat inflasi month-to-month (m to m) sebesar 0,15% dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 0,68%. Ekspor – Impor – Berbeda dengan periode sebelumnya, Komoditi Mate Nikel mengalami penurunan growth (yoy) sebesar 26%, sedangkan Fero-Nikel masih menjadi komoditi unggulan Provinsi Sulawesi
Selatan dengan growth (yoy) sebesar 30,8%, dan Jepang serta Cina masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar. Sedangkan dari sisi Impor, Cina dan Brazil menjadi negara pengimpor terbesar, dengan komoditas impor terbesar masih berasal dari Gandum dan Gula. Kinerja Ekspor Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat sebesar 479,4 Juta US$, sementara Kinerja Impor berada pada angka 77,53Juta US$.
Neraca Perdagangan Oktober 2024 surplus sebesar 50,93 Juta US$. Nilai ekspor tercatat 150,33Juta US$, sementara nilai impor tercatat 99,40 Juta US$. Secara umum neraca perdagangan kumulatif
Januari – Oktober 2024 mengalami penurunan sebesar 0,52 (yoy). Neraca perdagangan yang melanjutkan tren surplus sepanjang 49 bulan terakhir.
Kinerja APBN Anging Mammiri
Pendapatan APBN Sulsel s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp14,02 Triliun atau 79,96% dari target, meningkat sebesar 7,95% (yoy). Belanja APBN Sulsel s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp45,59 Triliun atau 78,57% dari pagu, meningkat sebesar 7,76% (yoy). Pertumbuhan Belanja dan APBN Sulsel
masih menjadi epicentrum perekonomian di Pulau Sulawesi.
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja Penerimaan Pajak s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp10,67 Triliun atau 73,47%dari target tahun 2024 sebesar Rp14,52 Triliun, meningkat 5,16% (yoy). Pertumbuhan penerimaan PPN mengalami pertumbuhan negatif disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor
konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa harga komoditas seperti nikel. Penerimaan Pajak Lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 21,07% yang disebabkan penurunan setoran Bunga Penagihan PPh dan PPN. Namun Penerimaan PPh dan PBB mengalami pertumbuhan
positif dari kenaikan setoran PPh 21 dan tunggakan PBB sektor perkebunan pada masa sebelumnya.Kinerja penerimaan pajak s.d. Oktober 2024 ditopang dari Sektor Perdagangan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Industri Pengolahan, dan Pertambangan.
Penyampaian SPT Tahunan – Sebanyak 502.887 wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan s.d. 31 Oktober 2024, menurun 3,51% dibanding tahun sebelumnya, yang terdiri dari 478.574 SPT Tahunan Orang Pribadi dan 30.058 SPT Tahunan Badan. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pengamanan penerimaan negara diantaranya memperkuat fungsi kehumasan dalam mendorong
kepatuhan Wajib Pajak (Kelas Pajak dan Business Development Services), penguatan sinergi melalui Join Program, Pemanfaatan Data, dan Penegakan Hukum, dan memperluas Basis Data Perpajakan
melalui Aktivitas Intensifikasi dan Ekstensifikasi.Bea Cukai – Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp404,55 Miliar atau 94,92% dari target tahun 2024 sebesar Rp426,18 Miliar. Capaian penerimaan
ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 70,30% (yoy) akibat pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam, dan Bea Keluar tumbuh sebesar 145,57% (yoy) yang berasal dari kegiatan ekspor Kakao yang aktif kembali dan peningkatan harga ekspor Kakao.
Sementara itu, penerimaan Cukai masih tumbuh negatif 14,39% (yoy) pengaruh dari produksi tembakau yang terkoreksi 16,17% (yoy). Kenaikan tarif cukai 2024 hingga 10% memberi pengaruh negatif untuk penjualan rokok di pasaran sebagai akibat dari terdorongnya harga jual rokok. Upaya
ekstra terus dilakukan melalui sektor pengawasan dengan mengedepankan ultimum remidium.Pengawasan Bea Cukai – Hingga akhir tahun 2024, efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai
menunjukkan tren positif yang dapat mencegah beredarnya rokok illegal di wilayah Sulawesi Selatan dan barang lainnya. Tercatat hingga Oktober 2024, 16,49 juta batang rokok illegal telah ditindak, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp23,42 Miliar dan potensi kerugian negara Rp15,87 Miliar.Selanjutnya penindakan atas barang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang meningkat tajam sebanyak 80 Surat Bukti Penindakan Narkoba diharapkan mampu melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.Kekayaan Negara dan Lelang – Penerimaan PNBP dari Pengelolaan BMN sampai dengan 31Oktober 2024 mencapai Rp17,63 Miliar, dengan rincian Pemanfaatan BMN sebesar Rp9,79 Miliar dan Pemindahtanganan BMN sebesar Rp7,84 Miliar. Pemanfaatan BMN berupa sewa ATM, kantin, kios/toko, koperasi, gedung pendidikan, sewa perkantoran, sewa aula, waterboom dan telekomunikasi. Sedangkan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat. Sedangkan Penerimaan PNBP dari Lelang s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp28,9 Miliar. Lelang
dilaksanakan secara online melalui Portal Lelang Indonesia (portal.lelang.go.id) untuk menjamin pelaksanaan lelang yang aman, objektif, akuntabel dan transparan.
Pengelolaan Piutang Negara – Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu diberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM. Untuk memberikan kemudahan akses tersebut, perlu penanganan piutang macet kepada
UMKM melalui penghapusbukuan dan penghapus tagihan serta penghapusan secara bersyarat dan mutlak piutang negara. Penghapusan secara bersyarat Piutang Negara macet dilakukan terhadap piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLU untuk kegiatan penguatan modal usaha UMKM termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp18,39 Triliun atau sebesar 70,71% dari pagu, meningkat 5,99% (yoy). Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Tren realisasiBelanja APBN Anging Mammiri menunjukkan tren peningkatan paling tinggi pada Belanja Sosialsebesar 28% (yoy) dan minus growth pada Belanja Modal sebesar -21% (yoy).
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp27,20 Triliun atau sebesar 85,17% dari pagu, meningkat 8,99% (yoy). Realisasi Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Dana Desa 95%, Dana Alokasi Umum (DAU) 89%, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (85%), Dana Bagi Hasil (DBH) 54%, DAK Fisik 68%, dan Insentif Fiskal 62%. Pada bulan Oktober 2024 terjadi kontraksi untuk Dana Insentif Fiskal dan DBH.Penyaluran KUR dan UMiSampai dengan 31 Oktober 2024, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp14,55Triliun (meningkat 24,83% yoy) utamanya kepada sektor usaha sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp6,57 Triliun, diikuti oleh sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran
sebesar Rp4,97 Triliun, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp1,15 Triliun, Industri Pengolahan Rp614,34 Miliar, Perikanan sebesar Rp577,63 Miliar, dan sektor Lainnya Rp606,59 Miliar. Untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp244,63 Miliar (meningkat 3,18% yoy) utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp243,50 Miliar, diikuti sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar
Rp0,75 Miliar, Jasa Pendidikan sebesar Rp0,32 Miliar dan Industri Pengolahan Rp0,07 Miliar.
Kinerja APBD Anging Mammiri
Pendapatan Daerah – Pendapatan Daerah s.d. 31 Oktober 2024 sebesar Rp37,05 Triliun,
mengalami growth sebesar 4,84% (yoy), didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp27,2 Triliun, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp8,45 Triliun, Pendapatan Transfer Antar
Daerah sebesar Rp1,06 Triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp339,13 Miliar.Adapun rincian PAD Sulsel s.d. 31 Oktober 2024 terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp5,79 Triliun (naik 0,08% yoy), disusul oleh Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp1,79 Triliun (turun 3,49% yoy),
Kekayaan Daerah Dipisahkan sebesar Rp372,1 MIliar (naik 1,76% yoy) dan Retribusi Daerah sebesar Rp491,32 Miliar (naik 64,08% yoy).
Belanja Daerah – Belanja Daerah s.d. 31 Oktober 2024 terealisasi sebesar Rp30,72 Triliun, terdiri dari Belanja Operasi sebesar 67,00% dari Pagu atau Rp23,57 Triliun, disusul oleh Belanja Transfersebesar 66,36% atau Rp3,82 Triliun, Belanja Modal sebesar 41,71% atau sebesar Rp3,30 Triliun, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 25,24% atau 28,31 Miliar.
Transfer ke Daerah – TKD Sulawesi Selatan yang telah disalurkan sebesar Rp27,2 Triliun,
tumbuh 8,99% (yoy). Besarnya kontribusi TKD menunjukkan bahwa dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD, dengan langkah awal yang dapat dilakukan antara lain
menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah.
Penutup
Dampak risiko global (high for longer, volatilitas harga komoditas, dan dinamika geopolitik) terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik terus diantisipasi dan dimitigasi. Di tengah rambatan risiko global, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga. Konsumsi terjaga kuat, inflasi
terkendali, dan surplus neraca perdagangan berlanjut.Kinerja APBN Anging Mammiri hingga Oktober 2024 tetap terjaga positif dan terakselerasi, namun risiko APBN terus diantisipasi dan dimitigasi. Peran APBN sebagai shock absorber terus
dioptimalkan. Akan dipastikan konsistensi macro-policy mix dalam rangka mendorong pertumbuhan sekaligus menjada stabilitas perekonomian
Pemateri:
1. Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Bapak Heri Kuswanto
2. Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Bapak Djaka Kusmartata
3. Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan, Bapak Supendi
4. Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bapak Wibawa Pram Sihombing
Moderator:
Widyaiswara BDK Makassar, Bapak Heru Cahyono.(*)
