StarNews.ID, MAKASSAR — Empat warga Sudiang, dan Bira, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar menolak lahannya untuk dijadikan pembagunan kereta api (KA) melayang. Dari empat warga tersebut, satu warga berada di Kelurahan Bira dan tiga warga di Kelurahan Sudiang.
Keempat warga Makassar itu adalah, Muh Taufan yang punya lahan bekas tambak seluas 7,33 hektare di Kelurahan Bira.
Kemudian lahan milik Didi Ferdinand seluas 3.911 m2, Margaretha/Hj Mutiara seluas 3.100 m2, dan Dg Papua atau Masruddin dengan luas lahan 359 m2 di Sudiang.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, keempat warga tersebut tidak menolak, namun masih keberatan dengan beberapa alasan
“Soal pembebasan lahan, ada yang keberatan, namun tidak menolak sebenarnya. Perlu dijelaskan lengkap,” ujarnya ketika ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (7/4/2022).
Danny –sapaan akrab– Wali Kita Makassar mengusul, agar pembangunan kereta api dibangun dengan pendekatan konstruksi elevated atau melayang, sehingga tak lagi butuh pembebasan lahan.
Pertimbangan lainnya, jika dilakukan secara elevated lahan yang dibutuhkan sisa 10 meter.
Namun, jika tetap dengan konsep awal, masih butuh lahan sekira 50 meter.
Pembangunan jalur kereta api sepanjang 50 meter yang melintasi Sudiang akan bertindisan dengan jalur arteri. Artinya, akan berbenturan dengan tata ruang kota.
“Salah satu opsinya, Pemkot Makassar yang menyiapkan lajur jalan dan lahan 10 meternya,” tutur Danny.
Dengan konsep tersebut, otomatis membutuhkan anggaran lebih besar. “Pasti (besar) anggarannya, tetapi manfaatnya juga lebih besar. Kalau di landed itu banyak juga persoalannya yang tidak terukur. Lebih besar daripada harga konstruksinya,” jelasnya.
Secara umum, panjang lintasan kereta api di Kota Makassar sepanjang tujuh kilometer. Mulai dari Mandai ke New Port Makassar.
Untuk itu, Danny mengaku akan segera bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas lebih lanjut rencana elevated kereta api tersebut.
Danny mempersiapkan desainnya lebih dulu, sebelum menghadap ke Menteri Perhubungan.
“Kemudian sekalian juga Kepala Balai meminta pemerintah kota punya desain LRT masuk kota. Saya coba cari momen yang baik menghadap ke pak menteri,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Perkeretapian Wilayah Sulawesi Selatan, Andi Amanna Gappa mengatakan, usulan dari Pemkot Makassar tetap harus diputuskan di level elit.
Apalagi ini akan berdampak pada kebutuhan biayanya.
Pihaknya khawatir, pendekatan tersebut bakal menyulitkan sisi pembangunan di Kota Makassar.
Masalahnya bukan pada penentuan lokasi kata Amanna Gappa, melainkan pada konstruksinya.
“Dan kami dari balai sebagai pelaksana, kebijakan sepenuhnya ada di kantor pusat,” ujarnya.
Terkait progres KA Barru-Maros akan diresmikan pada Oktober mendatang.
Diketahui rencana di atas telah dibahas pagi tadi di Kantor Gubernur Sulsel.
Hadir pihak Balai Perkeretaapian, Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, hingga warga bersangkutan.(*)
