STARNEWSID.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan program Urban Farming.
Upaya itu kembali dipertegas dalam Rapat Koordinasi Urban Farming yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (22/10/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Program ini diinisiasi Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar dengan menghadirkan konsep kawasan terpadu yang inovatif melalui pembangunan dua lokasi percontohan Green House Urban Farming.
Dua kawasan tersebut berada di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. Keduanya dirancang sebagai pusat edukasi, produksi, dan pengembangan pertanian perkotaan berbasis teknologi modern.
Desain kawasan Green House Urban Farming ini sangat komprehensif, dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk mendukung aktivitas pertanian, peternakan, hingga perikanan secara terpadu.
Di dalamnya terdapat showroom Urban Farm, kantor pengelola, rumah dinas, laboratorium pertanian, ruang pembibitan, gudang penyimpanan, serta fasilitas pengemasan hasil tanaman (packing house).
Selain itu, area ini juga dilengkapi dengan unit Market Farm sebagai pusat pemasaran hasil pertanian, toilet umum, gazebo dan kolom retensi, serta sarana edukasi terbuka. Pada sektor peternakan, disiapkan kandang ayam, kandang sapi, kandang kambing, kandang baterai unggas, dan kandang katsari.
Tersedia juga gudang pakan ternak untuk mendukung operasional harian. Untuk sektor pertanian modern, kawasan ini menghadirkan Green House Hidroponik, rumah jamur, dan area pengembangan maggot sebagai sumber pakan alternatif.
termasuk teknik bercocok tanam di green house. Jadi selain produktif, juga edukatif,” ujarnya.
Meski luas lahan tidak terlalu besar, keduanya merupakan aset resmi milik Pemerintah Kota Makassar.
Itu sudah cukup representatif sebagai pilot project. Di sana fasilitasnya juga lengkap, ada rumah jamur dan rumah maggot. Terkait waktu pelaksanaan, Aulia memastikan program ini mulai dikerjakan tahun depan.
“Pelaksanaannya dimulai tahun 2026. Saat ini kami masih melakukan pembahasan untuk persiapan anggaran pokok 2026 agar semua tertata dengan baik,” katanya.
Untuk kebutuhan anggaran, satu lokasi diperkirakan membutuhkan pembiayaan sekitar Rp4 miliar, termasuk fasilitas penelitian dan dukungan teknologi.
Meski menjadi fasilitas pemerintah, pengelolaan kawasan Urban Farming ini tidak diberikan ke masyarakat umum. Nanti yang mengelola adalah tenaga profesional, lulusan pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Fokusnya ada pada riset dan pengembangan benih, bukan komersialisasi. Mereka akan dibantu petugas dan tenaga operasional untuk perawatan area,” jelasnya.
Aulia menegaskan bahwa kawasan Urban Farming tidak ditujukan untuk mencari keuntungan komersial, namun lebih kepada penguatan ketahanan pangan dan dukungan ekonomi kerakyatan.
Hasil panen dari Urban Farming akan disalurkan ke SPPG. Selain itu, cold storage yang dibangun juga bisa digunakan Kelompok Wanita Tani (KWT) di sekitar lokasi.
“Ini juga sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum diserap oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk kebutuhan,” terangnya.
Ke depan, pemasaran produk hortikultura dari KWT akan terhubung dengan pasar daerah melalui kolaborasi antar-SKPD.
Targetnya, produk KWT bisa masuk ke jaringan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD). Jadi kami tinggal menyinkronkan komoditas yang dibutuhkan pasar dan apa yang ditanam KWT.
“Contohnya, kalau di Biringkanaya menanam wortel, tinggal disesuaikan ke SPPD mana yang membutuhkan,” tutup Aulia.(015)
