STARNEWSID.COM, Jakarta- Anggota Komisi VIII DPR RI FPKB, KH Maman Imanulhaq menolak kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang diusulkan oleh Kementerian Agama senilai Rp 69 juta kenaikan, kenaikan biaya tersebut, kelewat mahal ketimbang tahun sebelumnya.
“Dana dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH mencapai Rp 22 triliun pada tahun 2023 ini. Dana ini diambil dari nilai manfaat yang tak terpakai di kala covid-19 pada medio tahun 2020-2021 sekira Rp 12 triliun, ditambah dengan nilai manfaat pada 2023 ini sebanyak Rp 10 triliun,”terangnya.
Olehnya itu, dirinya berharap, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaahnya bisa ditutup sebagiannya dari total nilai manfaat itu, sehingga presentase usulan Kemenag sebesar 70 persen yang ditanggung jemaah bisa diturunkan menjadi 51 persen.
“Kami menilai bahwa kenaikan BPIH yang hampir 2 kali lipat ketimbang tahun lalu akan sangat memberatkan calon jemaah. Oleh sebabnya kami Fraksi PKB DPR RI mendorong agar kenaikan bisa dirasionalisasi serta dilakukan secara bertahap per tahunnya,” kata KH Maman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/1).
Meski, KH Maman mengakui kenaikan ongkos haji tak bisa terelakan, namun perlu adanya sosialisasi yang masif sebelum diberlakukannya penyesuaian biaya yang ditarik dari calon jemaah, apalagi sampai mencapai hampir Rp 30 juta
“Kenaikan Bpih tak perlu lagi dibebankan kepada jemaah lunas tunda, ini sesuai dengan prinsip keadilan yang berarti jemaah yang sudah lunas maka sudah selesai dengan urusan bayar membayar lagi,”pungkas KH Maman. (Bur)
