STARNEWSID.COM,PARANGLOE–Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Kodam XIV Hasanuddin melanjutkan tahapan sosialisasi penataan Bili-bili.
Kali ini, sosialisasi tahap III Kegiatan Pemeliharaan Objek Vital Negara Bendungan Bili-bili dan Kanal Pampang Makassar Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di gedung pertemuan Desa Borisallo, kecamatan Parangloe, Gowa, Selasa (11/10/2022).
Hadir Asisten Teritorial (Aster) Kodam XIV Hasanuddin diwakili oleh Letnan Kolonel (Letkol) TNI, Muhlis, Subkor Pelaksanaan OP BBWSPJ, Firdaus, PPK OP III SDA, Asriani, aparat pemerintah kecamatan Parangloe dan Manuju, Danramil, kepala desa, tokoh masyarakat serta petani.
Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah warga yang hadir meminta pembangunan sandpocket baru di Sungai Jeneberang.
Warga Desa Borisallo, Muhammad menuturkan, kehadiran sandpocket sangat penting. Terutama dalam menopang kinerja irigasi pertanian. Sayangnya, sandpocket I maupun II yang dibangun di Desa Borisallo kini telah rusak dan jebol.
“Jika sandpocket yang sekarang rusak tidak bisa diperbaiki, maka kami harap Balai Pompengan membangun sandpocket baru,” pinta Muhammad.
Ia mengungkapkan, dahulu saat SP 1 maupun SP 2 belum rusak, kehidupan petani sangatlah sejahtera. Petani yang memiliki sawah di sekitar DAS Jeneberang bisa panen padi tiga kali dalam setahun.
Akan tetapi, sejak irigasi di SP 1 dan SP 2 dirusak oleh kegiatan penambangan, kehidupan petani menjadi sangat miris.
“Sejak 2019, petani disini sisa mengandalkan tadah hujan saja. Padahal, tadinya mampu menjual beras. Sekarang justru beli beras,” bebernya.
Kerusakan irigasi dampak jebolnya Sandpocket tak hanya dirasakan oleh petani di Desa Borisallo. Petani yang bermukim di Kelurahan Lanna juga merasakan hal serupa.
Lurah Lanna, Maskur Nangka membeberkan, ada sekitar 10 hektare sawah milik masyarakat di wilayahnya tidak lagi berfungsi.
Sawah itu tak bisa menghasilkan, gegara tak dialiri air akibat sandpocket 1 yang hancur.
“Kami harap Balai Pompengan dan TNI ini bisa mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan penambangan yang merusak mata pencaharian petani,” desaknya.
Subkor Pelaksanaan OP BBWSPJ, Firdaus membenarkan, kerusakan bangunan penahan sedimen seperti SP 1 dan SP 2 karena dipicu oleh aktivitas penambangan yang tidak taat kaidah.
Dampaknya, tak hanya merusak bangunan sandpocket, akan tetapi masyarakat sekitar khususnya petani juga sangat dirugikan.
“Keenakan menambang, sehingga material paling bawah pun diambil. Padahal, ada ketentuan batas kedalaman dalam menambang. Begitu juga jaraknya. 1 kilometer dari arah hilir bangunan dan 500 meter dari arah hulu,” bebernya.
Terkait soal pembangunan sandpocket baru, lanjut Firdaus, sebetulnya pihaknya telah membuat design dan sudah diajukan ke kementrian di pusat. Lokasinya pun sudah ditentukan.
Hanya saja, Balai Pompengan masih membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah kabupaten, aparat desa serta masyarakat.
“Pembangunan sandpocket itu butuh biaya besar. Kalau estimasi sekarang, anggarannya bisa di atas Rp100 miliar. Makanya untuk meyakinkan pusat, kami butuh support dari instansi terkait di kabupaten serta pemerintah desa dengan menyurat ke pak Menteri PUPR,” jelasnya.
Letkol Muhlis mewakili Aster Kodam XIV Hasanuddin menegaskan, kerja sama TNI dan BBWSPJ tak hanya bertujuan menjaga dan menyelamatkan Bendungan Bili-bili sebagai aset negara.
Akan tetapi sekaligus demi kepentingan mensejahterahkan masyarakat.
“Penataan ini kita lakukan secara bertahap. Setelah sosialisasi kita kemudian masuk tahapan patroli. Makanya, TNI berharap dukungan dan kerja sama semua pihak untuk menertibkan kegiatan yang membahayakan Bendungan Bili-bili Sungai Jeneberang,” pungkasnya. (rus)
