Sekcam Rappocini Hadiri Bimtek Manajemen Risiko, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

STARNEWSID.COM, MAKASSAR — Sekretaris Camat Rappocini, Andi Zulfadli, S.E., menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar dan berlangsung di Four Points Hotel Makassar.

Bimtek tersebut diikuti oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penerapan manajemen risiko yang lebih sistematis, terukur, dan responsif terhadap berbagai potensi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai strategi identifikasi risiko, mitigasi risiko, serta pengendalian internal yang sesuai dengan standar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Melalui bimtek ini, diharapkan kapasitas perangkat daerah semakin meningkat dalam meminimalisir risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Camat Rappocini, Andi Zulfadli, S.E., menyampaikan bahwa manajemen risiko merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel. “Melalui bimtek ini, kami semakin memahami pentingnya pengelolaan risiko secara efektif dalam setiap proses kerja. Pemerintah kecamatan wajib memastikan setiap program berjalan sesuai target, meminimalisir hambatan, dan tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kecamatan Rappocini siap menerapkan hasil pembelajaran dari kegiatan tersebut dalam penyusunan program kerja, khususnya pada aspek pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pengawasan internal. “Kami berkomitmen untuk memperkuat budaya kerja yang transparan dan berintegritas. Dengan manajemen risiko yang baik, pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal,” tambahnya.

Kegiatan Bimtek Manajemen Risiko ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah menuju birokrasi yang adaptif, modern, dan mampu menghadapi dinamika pembangunan kota secara berkelanjutan. (*)

Pos terkait