STARNEWSID.COM,JAKARTA— Koleksi penghargaan Pemerintah Kabupaten Gowa bertambah. Kali ini, penghargaan teranyar datang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI.
Pemkab Gowa diganjar penghargaan sebagai instansi Peduli HAM di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan pada puncak peringatan hari HAM sedunia ke-74, Senin (12/12/2022).
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, penghargaan Peduli HAM ini karena kepedulian Pemkab Gowa terhadap kepentingan perempuan, disabilitas, anak dan masyarakat.
“Gowa di beberapa fasilitas telah memenuhi persyaratan itu. Salah satunya menyiapkan semua fasilitas untuk semua kawan-kawan disabilitas atau difabel,” ucap Adnan usai menerima penghargaan Peduli HAM untuk kabupaten Gowa di Hotel Sultan, Jakarta kemarin.
Adnan menjelaskan, Gowa telah mendapatkan kabupaten peduli anak. Sehingga 4 indikator yang menjadi perhatian utama pemerintah untuk hak asasi manusia, semua telah dimiliki.
“Ini menjadi penghargaan ke- 170 yang diraih kabupaten Gowa,” sebutnya.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly mengutarakan, Peringatan Hari HAM di Indonesia tahun ini dengan tema Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju, dinilai memiliki makna yang mendalam.
“Tema hari HAM yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini merefleksikan hak setiap manusia adalah sama, baik martabat, kebebasan dan keadilan (Dignity Freedom dan Justice for All). Hak Asasi Manusia menjadi amanat yang tidak terpisahkan,” ujar Yasonna.
Ia menuturkan, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen melaksanakan berbagal program pemajuan HAM. Dukungan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Penegakan, Pemenuhan, Perlindungan dan Pemajuan HAM yang dilakukan oleh Institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM.
Pada peringatan hari HAM se-dunia tahun ini, lanjut dia, beberapa penghargaan diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat.
“Ada 6 Menteri dan pimpinan tinggi Lembaga yang menerima penghargaan, 10 gubernur sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, 2 Gubernur sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM, 170 Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota Peduli HAM, 7 Bupati/Walikota yang mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM, 1 Pemerintah Daerah yang responsif terhadap isu HAM global, 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, serta 10 unit Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM,” sebut Yasonna.(rus)
