STARNEWSID.COM,GOWA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan peluncuran program desa anti korupsi, Selasa, 7 Juni 2022 hari ini.
Lokasinya di Desa Pakatto, kecamatan Bontomarannu, Gowa.
Desa Pakatto menjadi lokus karena desa ini masuk 10 besar percontohan program desa anti korupsi secara nasional.
Kick off program desa anti korupsi ini akan dihadiri oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, Menteri Desa PDTT, A Halim Iskandar, Dirjen Bina Pemerintahan Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Deputi Pencegahan BNN, Sufyan Syarif, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kuswidjanto mengatakan, peluncuran program desa anti korupsi ini sebagai bagian strategi dalam memberantas perilaku koruptif di Indonesia.
“Memberantas korupsi tak hanya menjadi tugas KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Tanpa keterlibatan masyarakat, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil,” ujar Kumbul dalam media briefing di aula kantor desa Pakatto, Senin, 6 Juni 2022.
Kumbul mengakui, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary). Pihak KPK pun sejauh ini telah melakukan pelbagai upaya pemberantasan.
Disamping dalam bentuk penindakan, KPK juga melakukan upaya persuasif dengan pencegahan.
Kumbul menyebutkan, ada beberapa strategi yang ditempuh KPK. Mulai dari edukasi dan pencegahan.
“Kita melakukan perbaikan sistem dalam pengelolaan anggaran, untuk menekan pihak-pihak yang berniat melakukan korupsi. Contohnya dengan proses digital. Kemudian penegakan hukum dengan melakukan operasi tangkap tangan yang bertujuan memberi efek jera,” paparnya.
Khusus terkait peluncuran desa anti korupsi ini, lanjut Kumbul telah dimulai sejak awal Februari 2022.
Adapun tahapannya yakni observasi terhadap 23 desa di Indonesia. Dari 23 desa itu terpilih 10 desa. Salah satunya Desa Pakatto.
“Jadi satu provinsi itu, satu desa dijadikan sebagai percontohan desa anti korupsi. Launchingnya November 2022,” jelasnya.
Kades Pakatto, Basir sangat respek dengan program desa anti korupsi yang dilaksanakan oleh KPK.
Menurutnya, program ini menjadi angin segar, sehingga tidak ada lagi aparat desa ke depan yang tersandung korupsi.
“Tidak ada lagi keraguan melaksanakan program program. Aparat desa lebih paham tentang korupsi yang sebenarnya. Hal ini juga mendorong keterbukaan publik dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan,” tandas Basir.(rus)
