STARNEWSID.COM,GOWA—Penataan Bendungan Bili-bili, Gowa yang dicanangkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWSP) Pompengan Jeneberang dan aparat TNI tak hanya mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Mabes Polri ikut memberi atensi. Dalam waktu dekat direncanakan tim dari Mabes Polri turun meninjau kondisi terkini Bendungan Bili-bili.
Hal ini diungkapkan oleh Sub Koordinator Pelaksanaan OP BBWSPJ, Firdaus disela sosialisasi kegiatan pemeliharaan objek vital negara Bendungan Bili-bili Sungai Jeneberang dan Kanal Pampang tahap II di kantor kelurahan Bontoparang, kecamatan Parangloe, Selasa, 27 September 2022.
Acara sosialisasi ini dihadiri Kabid OP BBWSPJ, Nalvian, pejabat Kodam XIV Hasanuddin, Perusda Gowa, unsur Tripika Kecamatan Parangloe, aparat lurah dan desa serta tokoh masyarakat.
Kata Firdaus, pihak BBWSPJ telah menerima penyampaian terkait adanya tim dari Mabes Polri untuk meninjau kondisi Bendungan Bili-bili.
“Kita sudah terima penyampaian dari Mabes Polri. Ada tim khusus bagian kriminal khusus (Krimsus) Mabes Polri yang akan meninjau kondisi Bendungan Bili-Bili,” beber Firdaus.
Menurut Firdaus, Tim Krimsus Mabes Polri itu akan melihat indikasi kerusakan lingkungan di kawasan Bendungan Bili-bili. Apalagi, rencana penataan Bendungan Bili-bili ini telah menjadi isu nasional.
“Informasi yang kami terima, Tim dari Mabes Polri turun ke Bili-bili Minggu depan,” terangnya.
Terkait teknis penataan Bendungan Bili-bili yang akan dilakukan oleh BBWSPJ bekerja sama TNI, lanjut Firdaus terus disosialisasikan kepada masyarakat.
Sasaran penataan meliputi zona litoral, sempadan waduk serta zona penyangga. Bangunan yang ada di atas zona ini bakal ditertibkan.
Firdaus menyebutkan, warung lesehan dan junggle camp menjadi target awal penertiban. Pihak Balai Pompengan juga telah memikirkan lahan baru yang digadang-gadang sebagai relokasi bagi warga yang selama ini berjualan di lesehan.
“Ada beberapa tempat yang berpotensi. Namun saya belum bisa sebutkan. Sebab, masih harus dirapatkan bersama. Yang jelas tempatnya masih sekitar kawasan Bendungan Bili-bili,” ucap Firdaus.
Begitu pun, pulau kembar yang diusulkan pakar hidrologi sebagai tempat relokasi bagi pengusaha lesehan. Menurut Firdaus, pulau kembar berpotensi. Sebab berdasarkan landscape Bendungan Bili-bili, pulau kembar masuk perencanaan wisata kuliner.
“Yang jadi pertimbangan harus dipersiapkan infrastrukturnya kesana (Pulau Kembar). Harus dibangunkan akses jembatan. Dan itu butuh anggaran besar,” katanya.
Lebih jauh, Firdaus menerangkan, hasil kajian yang dilakukan pihak Balai Pompengan ditemukan potensi bencana dampak dari kegiatan masyarakat.
Ia mencontohkan kegiatan penambangan. Terjadi perubahan pola air yang berdampak kerusakan pada bangunan penahan pasir (Sand Pocket).
Padahal pihaknya sudah menetapkan titik yang tidak boleh ditambang, akan tetapi tetap dilanggar.
Potensi bencana lain yang akan membahayakan Bendungan Bili-bili, lanjut Firdaus adalah longsor dan limbah. Itulah makanya, zona litoral dan sempadan hingga zona penyangga tidak dibolehkan ada aktivitas apapun.
“Sudah dibuatkan batas atau pembagian zona. Sudah diinventaris apa-apa saja yang dimanfaatkan dan tidak boleh di zona itu. Untuk Zona sempadan dan penyangga itu semuanya telah dibebaskan oleh negara. Dan menjadi milik seutuhnya Balai Pompengan,” urainya.
Asisten Teritorial Kodam XIV Hasanuddin yang diwakili Letkol Muhlis menegaskan, keterlibatan TNI dalam penataan Bendungan Bili-bili ini sebagai tindak lanjut kerja sama Kementrian PUPR dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).
“Bili Bili ini merupakan aset negara yang harus dijaga. Kalau rusak dampaknya bisa berpengaruh ke warga yang ada di kota Makassar dan Takalar,” tukasnya.
Dirinya memastikan, dalam penataan ini aparat TNI akan mengedepankan sikap persuasif.
“Jika ada penertiban tetap humanis. Karena itu, kami berharap kerja sama dari semua pihak,” imbuhnya.
Nur, salah satu pemilik lesehan mengaku tak mempersoalkan bila nanti ditertibkan. Ia hanya berharap, ada tempat yang strategis nantinya disediakan oleh pihak Balai Pompengan.
“Lahan yang kita tempati ini kan milik pemerintah. Saya siap saja ditata dengan catatan disiapkan tempat baru,” harapnya. (rus)
