STARNEWSID.COM, SIDRAP — LSM Komnas Waspan RI DPW Sulsel angkat bicara terkait maraknya penjualan buku ke sekolah yang tidak mengantongi Izin penerbit dari ISBN di Jakarta.
Buku yang berjudul “Muatan Lokal” yang diperjualbelikan ke Sekolah dengan menggunakan Dana Bos, diduga dipaksakan untuk dimasukkan dalam penyusunan RKS (Rencana Kerja Sekolah) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidrap.
Buku muatan lokal ini, muncul secara tiba-tiba tanpa ada program, padahal Sekolah sudah melakukan penyusunan RKS secara matang guna untuk kebutuhan siswa sesuai dengan pembelajaran Kurikulum Merdeka.
Dengan adanya program Buku Muatan lokal untuk dimasukan dalam RKS, membuat sekolah harus pasrah melakukan perubahan kembali penyusunan RKS, meski harus dilakukan secara berulang kali, padahal penyusunan RKS sudah dilakukan secara matang di Makassar dengan membebankan biaya sebesar Rp 3,5 juta per Kepala Sekolah, belum termasuk Bendahara, Jadi Penyusunan RKS itu, sekolah mengeluarkan biaya paling sedikit Rp. 7 juta untuk biaya administrasi.
Dalam pencairan Dana Bos tahap II tahun 2024 ini, pada akhir Oktober hingga November tahun ini, juga memakai istilah, Garis Merah, Garis Kuning dan Garis Hijau.
Garis Merah artinya sekolah belum memasukkan Buku Muatan Lokal dalam penyusunan RKS atau Merah berarti tidak mengambil atau tidak dianggarkan, sehingga pencairan Dana BOS tidak bisa dilakukan.
Sementara kalau Kuning berarti hanya sebagian Buku terpenuhi di Sekolah itu, juga belum bisa melakukan pencairan Dana BOS.
Sementara Hijau berarti semua Sekolah sudah memprogramkan untuk pembelian atau pengambilan buku 100 persen dalam arti kata, satu anak satu buku khusus untuk kelas III sampai VI khusus untuk Sekolah Dasar (SD) melakukan pembelian,
Dan hal yang sama juga dialami untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), setiap Buku untuk satu anak sekolah, mulai dari Kelas VII sampai kelas IX atau berdasarkan jumlah siswa.
Pembelian Buku Muatan Lokal ini dengan menggunakan Dana Bos Sekolah dengan harga sebesar Rp. 25.000 per buku.
Ironisnya Buku Muatan Lokal yang dibagikan ke Sekolah. Sekolah tidak pernah melakukan nota pesanan, parahnya lagi Buku tersebut, bukanya dibawa atau diantarkan ke Sekolah, tapi Sekolah yang menjemput buku itu di Korwil, padahal kita sudah bayar, ungkap sejumlah kepala sekolah di Sidrap, dan katanya masih banyak keunikan lainnya.
Sekolah dimaksimalkan untuk mengambil buku muatan lokal, sementara masih ada buku mata pelajaran pokok yang belum terpenuhi secara maksimal.
Selain itu, kuota untuk buku paket anak-anak juga belum terpenuhi, disisi lain harus membeli buku muatan lokal, yang dinilai belum layak untuk diperjualbelikan. Ironisnya lagi, soal pengadaan buku. sekolah hanya penerima dan membayarnya, terangnya.
Untuk memenuhi pembelian buku muatan lokal di sekolah, RKS harus dilakukan perubahan, berarti RKS sebelumnya yang sudah dinyatakan fis, ada program ditunda atau ditiadakan.
Di lain sisi, soal pencairan Dana Bos, bukannya Kepala Dinas Pendidikan yang pertanggungjawabkan, tapi yang berkompeten dalam pertanggung Jawaban adalah kepala sekolah, jadi ada apa Kadis Pendidikan Sidrap menghalangi dan menghambat pencairan dana bos ini.
Sementara itu, untuk pengadaan buku melalui Sipla, pembayarannya dilakukan dengan TNT (Transfer Non Tunai), dilain sisi untuk pengadaan Buku Muatan Lokal, pembayarannya dilakukan secara tunai dan langsung, tegasnya.
Untuk itu, Ketua LSM Komnas Waspan RI DPW Sulsel Drs Shaffry Sjamsuddin dorong dan minta APH (Aparat Penegak Hukum) di Sidrap untuk menelusuri dan menindaklanjuti hal ini,
Ketua LSM Komnas Waspan RI DPW Sulsel Drs Shaffry Sjamsuddin saat dimintai tanggapannya terkait pembelian buku Muatan Lokal yang diperjualbelikan ke Sekolah tanpa mengantongi Izin penerbitan.
Shaffry Sjamsuddin menanggapi keluhan Sekolah yakni perencanaan di Arkas selalu berubah, sehingga memperlambat laporan, dan selanjutnya berimbas pada keterlambatan pencairan dana BOS. (*)
