STARNEWSID.COM, BOMBANA — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai wujud komitmen dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala KPP Pratama Kolaka, Helmy Afrul, yang didampingi Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rumbia, Ornas Radityandaru, serta Kepala Seksi Pengawasan I, Andi Roslina. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Penjabat Sekretaris Daerah, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.
Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan semangat kolaborasi yang kuat. Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan kerja sama dalam pengawasan pelaksanaan kewajiban pajak pusat dan daerah, serta optimalisasi peran masing-masing instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana.
Kepala KPP Pratama Kolaka, Helmy Afrul, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Sinergi antara DJP dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui kerja sama yang terstruktur, kami optimistis dapat mendorong penerimaan negara yang lebih optimal,” ujar Helmy.
Ia juga menjelaskan bahwa DJP mengemban empat fungsi utama, yaitu pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Implementasi keempat fungsi tersebut di KPP Pratama Kolaka turut didukung oleh KP2KP Rumbia yang berperan dalam memberikan pelayanan dan edukasi perpajakan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bombana.
Lebih lanjut, Helmy menyampaikan bahwa penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP dan pemerintah daerah, khususnya dalam pengawasan bersama atas pelaksanaan kewajiban pajak pusat dan daerah.
Sementara itu, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menekankan bahwa pengawasan perpajakan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
“Penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembangunan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula kontribusi yang dapat kembali ke daerah dalam bentuk dana pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Burhanuddin.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan data menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pengawasan bersama.
“Kami memandang penguatan dan integrasi data sebagai fondasi utama dalam mendukung pengawasan yang lebih akurat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Menutup pertemuan, Helmy Afrul menyampaikan harapannya agar sinergi yang terjalin dapat terus ditingkatkan.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara,” tutupnya.
Sebagai bagian akhir kegiatan, KPP Pratama Kolaka menyerahkan Taxpayer’s Charter (Piagam Wajib Pajak) kepada Bupati Bombana. Piagam ini merupakan simbol komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadirkan layanan perpajakan yang transparan, adil, profesional, dan akuntabel bagi selurulh wajib pajak.(*)
