STARNEWSID.COM, MAKASSAR — Pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan mulai memunculkan gelombang kritik dari sejumlah insan pers. Sorotan tajam mengarah pada dugaan tidak netralnya panitia pelaksana konferensi, khususnya unsur Organizing Committee (OC), yang dinilai berada dalam posisi “wasit” namun ikut bermain dalam kontesasi pemilihan Ketua PWI Sulsel.
Sejumlah nama mulai mengemuka sebagai calon kuat dalam konferensi tersebut. Di antaranya H. Suwardi Thahir yang saat ini menjabat Ketua Bidang Pendidikan sekaligus penguji pada Lembaga Uji (LU) PWI, kemudian H. Manaf Rahman yang menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi dan juga diketahui menjadi Sekretaris OC Konferensi PWI Sulsel, serta Amrullah Basri Gani yang saat ini menjabat Direktur sekaligus Pemimpin Redaksi Harian Fajar.
Namun di tengah dinamika itu, muncul keresahan di kalangan wartawan terkait independensi pelaksanaan konferensi. Sejumlah pihak mempertanyakan etika kepanitiaan ketika ada figur yang memiliki posisi strategis dalam pelaksana konferensi tetapi juga berada dalam pusaran kepentingan politik organisasi.
“Ini yang menjadi kegelisahan teman-teman wartawan. Bagaimana mungkin panitia yang seharusnya netral justru dianggap memiliki keberpihakan dalam kontestasi,” ungkap salah seorang insan pers di Makassar.
Sorotan semakin menguat setelah muncul dugaan adanya penahanan kartu anggota PWI milik sejumlah wartawan yang memiliki hak pilih dalam konferensi. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi independensi pemilih dan membuka ruang dugaan penggiringan suara kepada kandidat tertentu.
“Kartu saya masih di pengurus PWI Sulsel,” ungkap seorang wartawan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Pernyataan itu menambah daftar keresahan menjelang konferensi yang seharusnya menjadi momentum demokrasi organisasi pers yang sehat, terbuka, dan bermartabat.
Sejumlah wartawan juga menilai adanya persyaratan administratif yang dianggap memberatkan peserta konferensi. Bahkan, beberapa insan pers mempertanyakan dasar aturan tersebut karena dinilai tidak secara tegas diatur dalam AD/ART PWI.
“Kalau aturan itu memang ada, harus dibuka secara terang kepada anggota. Jangan sampai aturan hanya dijadikan alat seleksi kepentingan,” ujar A Sanusi, salah satu anggota PWI.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa konferensi organisasi wartawan terbesar di Sulsel itu justru kehilangan ruh demokrasi dan independensinya. Padahal, sebagai organisasi profesi pers, PWI seharusnya menjadi teladan dalam menjaga transparansi, netralitas, dan etika berorganisasi.
Pengamat organisasi profesi menilai, konflik kepentingan dalam kepanitiaan harus dihindari demi menjaga legitimasi hasil konferensi. Panitia dituntut berdiri di atas semua kepentingan, bukan menjadi bagian dari pertarungan.
Jika benar terdapat praktik pengondisian hak pilih maupun dugaan tekanan terhadap pemilik suara, maka hal tersebut bukan hanya mencederai marwah organisasi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap independensi insan pers itu sendiri.
Konferensi PWI Sulsel sejatinya bukan sekadar ajang perebutan jabatan, melainkan momentum menentukan arah dan kehormatan organisasi wartawan ke depan. Karena itu, seluruh proses harus berjalan jujur, transparan, demokratis, dan bebas dari segala bentuk intervensi.
Insan pers Sulawesi Selatan kini menunggu satu hal penting: apakah konferensi ini akan menjadi panggung demokrasi yang bermartabat, atau panggung sandiwara yang justru akan meninggalkan catatan kelam tentang matinya netralitas dalam rumah besar wartawan sendiri.(*)
