STARNEWSID.COM, MAKASSAR — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 30 September 2025 yang diselenggarakan pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 di GKN II Makassar dan dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2025.
Kinerja APBN Anging Mammiri
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja penerimaan pajak s.d. 30 September 2025 mencapai Rp7,30 Triliun atau 55,01% dari target 2025 sebesar Rp13,27 Triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari PPh sebesar Rp3,42 Tiliun, PPN sebesar Rp3,21 Triliun, PBB sebesar Rp61,17 Miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp600 Miliar.
Kepabeanan & Cukai – Realisasi s.d. 30 September 2025 sebesar Rp271 Miliar atau 77,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp351,5 Miliar yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp162,9 Miliar, Bea Keluar sebesar Rp45,9 Miliar, dan Cukai sebesar Rp62,3 Miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak – Sampai dengan 30 September 2025, Penerimaan PNBP mencapai Rp2,9 Triliun atau 91,84% dari target sebesar Rp3,2 Triliun, yang berasal dari PNBP BLU sebesar Rp2,0 Triliun, dan PNBP Lainnya sebesar Rp936,9 Miliar.
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp13,5 Triliun atau sebesar 57,49% dari pagu sebesar Rp23,5 Triliun. Belanja ini mengimplementasikan Inpres 1/2025 dan hasil efisiensi difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional termasuk program prioritas kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi.Sampai dengan 30 September 2025, Pemerintah Pusat merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp8,1 Triliun dari pagu Rp10,6 Triliun untuk gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur bagi 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Guru/Dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Adapun Belanja Barang terealisasi sebesar Rp4,5 Triliun dari pagu Rp9,4 Triliun yang terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 763 satuan kerja di 52 Kementerian/Lembaga di Sulsel. Untuk Belanja Modal terealisasi sebesar Rp839,1 Miliar dari pagu Rp2,8 Triliun yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri, Wajo, Pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, Fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, Fasilitas Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian, Sarana dan Prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.
Selain itu, Belanja Bansos berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terealisasi sebesar Rp78,7 Miliar dari pagu Rp94,5 Miliar kepada 5 ribu Penerima pada 11 Kabupaten/Kota di Sulsel.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp23,4 Triliun atau 74,11% dari pagu sebesar Rp31,6 Triliun. Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp16,6 Triliun, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp4,4 Triliun, Dana Desa sebesar Rp1,6 Triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp604,9 MIliar, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp123,8 Miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah digunakan untuk Pembangunan Perpustakaan Manurung Luwu Timur (menggunakan Dana Desa), Pembangunan Puskesmas Doi-doi, Barru, Rehabilitasi Ruang Kelas TK Pekkabata, Pinrang dan Rekonstruksi Jalan Samping Dolog, Parepare (menggunakan DAK Fisik).
Pembahasan Tematik
Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?
Belanja Pemerintah, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Umum, Pendidikan, Ketertiban dan Keamanan, Pertahanan, Ekonomi, Kesehatan, Agama, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, dan Perlindungan Sosial. Hasil Uang Pajak Kita digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jalan Tol Makassar – New Port, Bandara Buntu Kunik, Tana Toraja, dan Bandara Arung Palakka, Bone. Selain dari Pajak, beberapa proyek juga dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seperti Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Flyover Tompo Ladang, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Toraja Utara, dan Bypass Mamminasata.
Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak Ke Daerah, Pemerintah telah menyalurkan Rp483 Miliar untuk Makan Bergizi Gratis kepada 1.314 sekolah dan 391 SPG dengan penerima manfaat sebanyak 1.171.654 siswa/i. Selain itu, tersalurkan juga Tunjangan Profesi Guru senilai Rp1,78 Triliun kepada Rp162.511 guru. Sekolah rakyat juga telah terbentuk sebanyak 14 sekolah (target 15 sekolah) dengan realisasi dana sebesar Rp18,2 Miliar pada satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan.
Koperasi Merah Putih juga telah terbentuk sebanyak 3.059 koperasi, yang terbagi atas 2.266 Koperasi Desa dan 793 Koperasi Kelurahan. Telah tersalurkan juga Rp1,89 Triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada 15.213 Unit.
Belanja pemerintah juga disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp12,20 Triliun kepada 210.717 debitur pada bidang Pertanian (Rp6,08 Triliun), Perdagangan (Rp3,87 Triliun), dan Jasa Rp836 Miliar), serta sekotr lainnya (Rp1,41 Triliun).
Kesimpulan
Pendapatan Negara tercapai Rp10,51 Triliun (62,47% target), didominasi penerimaan perpajakan (PPh dan PPN Rp6,64 Triliun), PNBP mayoritas dari BLU menyumbang Rp2,00 Triliun, kinerja penerimaan menunjukkan capaian yang cukup solid.
Belanja Negara terealisasi Rp36,92 Triliun (67,01% pagu) belanja pemerintah pusat terserap dominan untuk belanja pegawai dan belanja barang, mencerminkan fokus pada penguatan layanan publik dan dukungan aktivitas pemerintahan.
Transfer ke Daerah mencapai Rp23,39 Triliun atau 74,11% dari total pendapatan daerah (APBD), menunjukkan kuatnya dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Penyaluran KUR mencapai Rp12,20 Triliun didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan distribusi terbesar di Kabupaten Bone, program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Program pemerintah lainnya berjalan on the track, Makan Bergizi Gratis dengan hampir 1,2 juta penerima, pendirian 3.059 Koperasi Merah Putih, penyaluran FLPP 15.213 unit rumah senilai Rp1,89 Triliun, dukungan subsidi bunga KUR Rp1,10 Triliun, penyaluran Tunjangan Profesi Guru Rp1,78 Triliun, dan realisasi 14 Sekolah Rakyat. Semua itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kinerja fiskal Sulawesi Selatan hingga September 2025 berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan penyaluran KUR. Namun, tingginya ketergantungan pada dana pusat menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Pemateri:
Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Wibawa Pram Sihombing
Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Supendi
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, YFR Hermiyana
Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw
Moderator:
Widyaiswara BDK Makassar,Arfin
Narahubung Media:
Sumin – 08114331974
