STARNEWSID.COM,MAKASSAR—APMI terus menyoroti kondisi jalan Nasional di Luwu Timur. Selain rusak parah, APMI juga menduga pekerjaan jalan Nasional di Lutim sarat Kongkalikong.
Indikasi kongkalikong terhadap pekerjaan jalan Nasional di Lutim diungkapkan APMI saat melakukan aksi unjuk rasa jilid 3 di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel, Baddoka, Makassar, Kamis (22/6/2023).
Jenderal Lapangan, Aan mengatakan, ada tiga paket pekerjaan preservasi jalan dan jembatan Wotu-Tarengge-Malili hingga Batas Sulawesi Tenggara pada tahun 2020, 2021, 2022 dikerjakan oleh kontraktor yang sama.
“Hanya nama perusahaannya saja yang beda, akan tetapi pemiliknya satu orang saja,” ungkap Aan disela aksi unjuk rasa.
Aan menyebutkan, pada tahun 2020, preservasi jalan dan jembatan Wotu-Tarengge-Malili-Batas Sultra dikerjakan oleh kontraktor atas nama PT Bangun Bumi Indah. Nilai kontraknya Rp 42,1 miliar.
Kemudian pada tahun 2021, kontraktornya atas nama PT Millenium Persada. Nilai kontrak sebesar Rp6,8 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2022, kontraktor pelaksana atas nama CV Citra Muda Lestari, dengan nilai kontrak Rp.7,8 miliar.
“Hasil pekerjaannya semua amburadul. Kondisi jalan terutama drainase mengalami kerusakan parah. Ini dikerjakan tidak sesuai spek, baik dari segi ketebalan aspal maupun campuran pasangan batu. Terlihat jelas drainase retak-retak karena campurannya tidak presisi, perkiraan campurannya 1 banding 12. Katanya, jalan maupun drainase yang rusak itu sudah diperbaiki. Tapi setelah kita cek fakta di lapangan, bohong besar,” ketus Aan.
Aan pun menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti dan terus menyuarakan penanganan jalan Nasional di Lutim yang tidak becus.
“Kita agendakan demo selanjutnya sampai Kementerian PUPR di Jakarta mengevaluasi oknum pejabat BBPJN Sulsel yang tidak becus menangani jalan Nasional di provinsi tercinta kami ini,” tegasnya.
Kepala BBPJN Sulsel, Asep Hidayat yang dikonfirmasi mengaku belum bisa menyimpulkan banyak dengan alasan dirinya masih baru menjabat.
Yang pasti, Ia berjanji akan melakukan evaluasi secara menyeluruh kegiatan penanganan jalan di Sulsel.
“Secara periodik evaluasi terhadap kinerja semua pejabat di BBPJN baik dilakukan oleh intern balai maupun oleh Pusat. Termasuk Pusat mengevaluasi Kepala Balai,” tandas Asep.(rus)
