STARNEWSID.COM, MAKASSAR — Anggota Komisi A DPRD Makassar, H. Syaiful, prihatin melihat kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Rappokalling, Tammua dan Rappojawa. Pernyataan ini disampaikan H. Syaiful ketika reses dan menjaring aspirasi masyarakat pada masa reses ke-3 tahun 2024-2025.
Dalam reses tersebut, ia menerima banyak keluhan dari warga di daerah pemilihannya (Dapil) terkait akses pendidikan yang semakin sulit.
H. Syaiful mengungkapkan bahwa banyak warga di Dapilnya yang tidak masuk dalam jalur zonasi untuk sekolah unggulan dan negeri. Hal ini menjadi masalah serius, terutama bagi orang tua siswa yang berharap anak-anak mereka dapat bersekolah di sekolah negeri yang dekat dari rumahnya. “Kuota untuk masuk ke sekolah negeri sangat terbatas, sementara jumlah sekolah di wilayah Tallo dan sekitarnya masih kurang,” jelasnya.
Kondisi ini memaksa beberapa orang tua, terutama dari kalangan masyarakat miskin, untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta.
“Mereka terpaksa mengambil langkah ini meskipun tidak mampu membayar biaya sekolah. Banyak dari mereka yang harus melunasi biaya SPP sebelum mengikuti ujian masuk, yang jelas menjadi beban tambahan orangtua siswa, keluh H. Syaiful.
Dalam kesempatan tersebut, H. Syaiful meminta kepada pihak terkait, khususnya dunia pendidikan, untuk segera mencari solusi atas permasalahan ini. Ia menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan sarana pendidikan di wilayahnya.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk menambah jumlah sekolah negeri dan memperluas jalur zonasi, sehingga semua anak-anak di Dapil kami dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang layak,” tegasnya.
H. Syaiful juga menyoroti bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat ini di DPRD Makassar dan mendorong pemerintah kota untuk mengambil tindakan yang diperlukan,” tambahnya.
Dengan adanya perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah, diharapkan masalah akses pendidikan di Kelurahan Rappokalling, Rappojawa, dan Tammua serta sekitarnya dapat teratasi, sehingga setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang lebih baik. (*)
