4 Kecamatan di Makassar Rawan Banjir, Dinas PU Makassar Genjot Pengerjaan 21 Paket Drainase

Pengerukan sedimen drainase oleh Satgas Drainase Dinas PU Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran 2022 memprogramkan 47 paket rehabilitasi dan pembangunan drainase, namun hanya 21 selesai tender.

STARNEWSID.COM, MAKASSAR – Persoalan drainase menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di Kota Makassar.

Masih banyak titik di Kota Makassar yang butuh perbaikan maupun pembuatan drainase untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran 2022 memprogramkan 47 paket rehabilitasi dan pembangunan drainase.

Bacaan Lainnya

Hanya saja baru 21 paket drainase yang selesai tender dilansir dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar, Minggu (13/11/2022).

Artinya, paket drainase tersebut baru digenjot pengerjaanya pada November ini, sekira dua bulan sebelum habisnya masa anggaran.

Belum lagi, pengerjaan drainase dilakukan saat musim hujan.

Beberapa paket drainase yang diprogramkan ada di daerah rawan banjir.

Misalnya, di Kelurahan Paccerakkang, Kapasa Raya, Katimbang di Kecamatan Tamalanrea, Pai di Kecamatan Biringkanayya.

Kelurahan Bitowa, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Batua, Borong, Antang, Bangkala di Kecamatan Manggala.

Ada juga beberapa paket di Kecamatan Tamalanrea, salah satu titik langganan banjir.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengelolaan SDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Nurhidayat mengatakan pengerjaan drainase dipastikan akan terganggu karena cuaca buruk.

Belakangan ini, Kota Makassar dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Otomatis pengerjaan drainase menjadi terhambat.

“Kalau hujan turun pengerjaan dihentikan, kalau reda dipompa dulu baru dilanjutkan,” katanya.

Untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur, penyedia atau kontraktor, kata Nurhidayat, harus punya alat yang mumpuni.

Begitu juga dengan kuantitas SDM harus diperbanyak agar proyek ini bisa selesai tepat sasaran.

Masa pengerjaan untuk rehabilitasi membutuhkan waktu tiga bulan, sementara untuk pembangunan drainase baru butuh waktu empat bulan.

Karenanya, ia berharap paket-paket drainase lainnya bisa segera selesai tender agar Dinas PU bisa melakukan pendekatan dengan kontraktor.

Pendekatan yang dimaksud adalah membuat perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek ini dengan cepat sebelum berakhirnya masa anggaran.

Dinas PU Makassar keruk drainase di Jalan Urip Sumoharjo yang penuh sedimen dan sampah.

Adapun anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi drainase 47 paket ditambah material mencapai Rp 54,5 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Makassar Zuhaelsi Zubir mengemukakan untuk mengantisipasi banjir, Satgas Drainase aktif melakukan pembersihan dan pengerukan.

Tujuannya agar sampah-sampah yang ada di drainase tersebut tidak menghambat saluran air yang bisa menyebabkan penyumbatan.

“Rutin pembersihan, baru-baru ini di Kanal Jongaya, Jl Teuku Umar, Jl Mappanyukki, Jl Dg Tata dan titik lainnya,” ujarnya.

Empat Kecamatan Langganan Banjir

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Akhmad Hendra Hakamuddin mengatakan, curah hujan pada November ini sudah mulai intens.

Pemkot Makassar terus melakukan pemantauan saat hujan dengan intensitas tinggi.

Pihaknya selalu waspada dan siaga untuk melakukan penanganan serta antisipasi dampak dari cuaca buruk di musim penghujan.

“Kita sudah tingkatkan kewaspadaan sejak Oktober lalu,” tuturnya.

Ada beberapa titik langganan banjir di Makassar, antara lain di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, dan Panakkukang.

Upaya yang dilakukan BPBD kata Achmad Hendra yakni menyusun personil, armada, hingga peralatan masing-masing carester.

“Peralatan yang disiapkan seperti perahu karet, jetsky, speed hunter, speed boat, pelampung, hingga keperluan personel saat di lapangan,” sebutnya.

Selain mendistribusikan anggota, BPBD juga membuat rencana di masing-masing titik lokasi yang rawan banjir.

Ada tiga carester yang dimiliki, dua diantaranya berada di wilayah banjir, Manggala dan Tamalanrea.

BPBD Makassar juga telah melakukan pengadaan drone untuk melakukan pemantauan saat terjadi bencana.

Drone tersebut dilengkapi dengan thermal camera yang bisa mendeteksi warga yang terjebak dalam rumah atau gedung saat terjadi bencana.

Drone ini juga dilengkapi dengan lampu sorot dan speaker.

Sehingga drone ini bisa memberi informasi kepada korban bencana terkait situasi ataupun kedatangan bantuan untuk proses evakuasi.

“Drone ini bisa memberi informasi bahaya atau hal kedaruratan. Misalnya segera tinggalkan lokasi, rumah. Segera dievakuasi di tempat penampungan,” jelasnya.(*)

 

Pos terkait