*Alokasikan Anggaran Rp10 Miliar untuk Pembentukan Brida
STARNEWSID.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
BRIDA menjadi salah satu bagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD), transformasi nama dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
Saat ini perubahan nama tersebut sedang berproses, penyusunan naskah akademik pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sedang digodok.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman mengatakan, ada penambahan anggaran untuk pembentukan Brida di tahun 2023.
Mulanya dialokasikan sekira Rp3 hingga Rp4 miliar, namun direvisi menjadi Rp10 miliar.
“Brida tahun depan kita sudah tingkatkan pagunya. Awalnya sekitar Rp3-4 miliar. Tahun ini kita sudah siapkan Rp10 miliar,” ujar Helmy Budiman belum lama ini.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kata Helmy telah mematok anggaran tersebut sekaligus persiapan pembentukan bidang baru nantinya. Termasuk anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana.
“Jadi kita sudah antisipasi melakukan pembentukan bidang baru, termasuk peningkatan sarana dan prasarananya,” katanya.
Kepala Balitbangda Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan, pembentukan Brida berdasarkan Undang-Undang (UU) 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Juga berkiblat pada Perpres nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Riset dan Inovasi Daerah.
Tugas Brida yakni menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.
Yang menjadi pembeda, status keorganisasiannya akan sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dimana koordinasinya di bawah Dirjen Capil Kementerian Dalam Negeri.
“Nantinya, kita akan seperti Dukcapil. Koordinasi langsung pusat, kepala sampai pejabat fungsional diangkat oleh BRIN,” tukasnya.
Diperkirakan, pada triwulan atau semester pertama 2023 pembentukan Perda BRIDA sudah selesai.
“Jika sudah selesai, Makassar merupakan kota pertama yang membentuk BRIDA di Indonesia. Sudah ada naskah akademiknya, prinsip teknis dan administrasi sudah dipenuhi. Sekarang bolanya di DPRD,” kata Bukti.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengarahkan agar OPD terkait (Balitbangda) terus berjuang mendapatkan perubahan ke BRIDA.
Sekaligus menjadikan Makassar sebagai pemerintah kabupaten/kota pertama di Indonesia.
“Terus siapkan BRIDA, dan jadikan kita yang pertama di kabupaten kota di seluruh Indonesia,” tegas Danny.
Danny juga menginstruksikan Balitbanda untuk memperkuat dan menambah jangkauan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk membuat solusi berdasarkan penelitian.
“Penelitian itu harus diproduksi, seperti memproduksi pedestarian pada 2024 lebih bagus, beton kuat, jadi semua konten lokal. Juga sistem pembersih got atau drainase kita dan banyak sekali yang membutuhkan terobosan,” tegasnya. (*)
