STARNEWSID.COM, MAKASSAR -– Lima mega proyek yang akan dibangun di Makassar telah menjalani uji publik mengenai ijin analisa dampak lingkungan (amdal). Dari lima proyek tersebut, dua di antaranya merupakan proyek milik swasta, satu milik Pemprov Sulsel dan dua lainnya milik Pemkot Makassar.
Dua proyek Pemkot yakni Makassar Government Centre (MGC) dan Pembangunan tanggul di kawasan Sungai Tallo. Proyek milik swasta yakni Rumah Sakit Primaya yang akan dibangun di kawasan Hertasning, rumah sakit mata di kawasan Kapasa dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
Sementara proyek milik Pemprov Sulsel yakni Farm Field yang dibangun di kawasan GOR Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Ferdy Mochtar mengatakan, sebelum dokumen amdal diajukan ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
DLH melibatkan para pakar, NGO, dan stakeholder lainnya untuk memberi masukan, kritik, dan saran agar pelaksanaannya hingga kehadiran lima proyek ini tidak merusak lingkungan. “Jadi, sebelum termasuk tidak memberi dampak negatif terhadap masyarakat,” ungkap Ferdy saat uji publik di ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat, 17 Februari 2023.
Konsultan Makassar Government Centre, Haris Djalante mengemukakan, sejumlah persoalan selama proses pembangunan proyek tersebut perlu diperhatikan. Salah satunya perlu menyiapkan relokasi untuk tiga bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut. Yakni Kantor Lurah Baru, perpustakaan kelurahan baru, dan balai penyuluhan KB Kecamatan Ujung Pandang.
“Sebelum melakukan pembongkaran, Pemkot Makassar harus siapkan penggantinya karena itu bangunan fungsional,” kata Haris Jalante.
Masalah lain dari pembangunan proyek strategis ini ialah berpotensi terjadinya gangguan saluran drainase. Menurut Haris Jalante, ada tiang pancang yang akan tertancap di drainase tersebut.
Kemungkinannya itu akan menghambat aliran air drainase. Apalagi, saat cuaca ekstrem, itu sangat menjadi perhatian.
“Makanya akan dilakukan pelebaran saluran drainase untuk mencegah terjadinya sumbatan,” jelasnya.
Selian itu, pembangunan proyek ini juga akan menimbulkan getaran yang berpotensi mengganggu bangunan di sekitarnya, salah satunya gedung Telkom.
Karenanya, perlu ada koordinasi dengan pemilik bangunan terkait. Yang tidak kalah penting kata akademisi Universitas Hasanuddin ini, Pemkot harus menyediakan lahan parkir untuk mencegah semrawutnya jalanan di sepanjang Jl Hasanuddin.
“Yang paling krusial adalah parkiran, oleh Pemkot harus jadi masukan bahwa harus ada penyediaan fasilitas parkir yang memadai, lokasi parkir nantinya akan ditempatkan di Jl WR Supratman,” ulasnya.
Berdirinya bangunan mal pelayanan publik terbaru juga secara langsung akan mengurangi kapasitas RTH di Makassar. Dari 11% RTH di Makassar akan berkurang 0,9%. Untuk menangani masalah itu, Pemkot Makassar harus menggantikan pohon-pohon yang ditebang. (*)
