STARNEWSID.COM, PINRANG — DPRD Kabupaten Pinrang, mengharapkan Pemerintah Daerah supaya memikirkan cara memberikan subsidi pupuk kepada petani di Pinrang. Selain subsidi pupuk dari pusat yang sangat terbatas, sedangkan kurangnya pupuk di lapangan sangat mempengaruhi kualitas panen petani.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II, A.Pallawagau Kerrang, SE pada Rapat Konsultasi Banggar dengan Komisi-Komisi DPRD Pinrang, di ruang rapat paripurna, Senin, 8 Agustus 2022.

Rapat Konsultasi Banggar dengan Komisi-komisi, merupakan rapat internal antara Banggar dengan komisi-komisi yang bertujuan menyerap masukan-masukan dari komisi-komisi hasil rapat evaluasi dan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD mitra kerjanya.
A.Pallawagau Kerrang, SE yang biasa disapa A. Palla, menyampaikan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait masalah pupuk. “Tentu ada cara lain Pemerintah Daerah selain mengharapkan subsidi pupuk dari pusat, apakah dalam bentuk subsidi dari Pemerintah Daerah atau dengan cara lain,” katanya
Kurangnya pemupukan dari petani, kata A.Palla, menyebabkan rendimen gabah mengalami penurunan drastis. Pada beberapa tahun yang lalu. “Ketika pupuk masih lancar, rendimen gabah petani kita rata-rata diatas 60 persen. Saat ini, kurangnya pemupukan rendimen gabah petani kita rata-rata dibawah 58 persen,” ungkapnya.

Selain hal tersebut, A.Palla, juga menyampaikan rencana Bulog membangun pabrik penggilingan padi di Pinrang yang kapasitasnya terbesar di Indonesia Timur. Tentu akan berdampak mematikan pengusaha-pengusaha padi di Pinrang yang kapasitasnya rata-rata lebih kecil, sehingga hal ini perlu dipikirkan kembali.
Seharusnya, kata A.Palla, yang perlu dipikirkan Bulog adalah gudangnya saat ini masih penuh sementara panen raya di Pinrang sebentar lagi akan berlangsung. “Kalau gudang-gudang Bulog ini masih penuh hingga panen raya tiba tentu akan mempengaruhi harga gabah, bukan memikirkan pembangunan pabrik raksasa”, ungkap legislator Partai PKB tersebut.
Hal lain yang menjadi sorotan, A.Palla adalah masih kurangnya pemasukan dari pajak restoran, “kami di komisi II pernah hitung-hitung, di penjual bakso saja kalau ini dimaksimalkan pajaknya, bisa mendapatkan sekitar 1 milliar perbulannya, belum penjual coto dan yang lainnya. Sehingga Pemerintah Daerah perlu bertindak tegas dalam masalah ini, fungsi Satpol PP perlu dimaksimalkan demi meningkatkan PAD Kita,” ungkap A. Pallawagau Kerrang.
Masukan lain dari Ketua Komisi II tersebut, bahwa di daerah pegunungan khususnya di sekitar air terjun, sirkulasi airnya sangat baik dan jernih banyak potensi yang bisa dibina untuk budidaya air tawar. Sehingga, anggaran untuk Dinas Perikanan perlu ditambah khususnya dalam hal bantuan bibit ikan tawar untuk masyarakat. (man/met)












