STARNEWSID.COM, MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Stunting Kota Makassar. Kegiatan ini dirangkaikan dengan subkegiatan koordinasi TPPS terkait Review Kinerja Pencegahan, Percepatan, dan Penurunan Stunting Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
Rakor tersebut digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (16/12/2025), dan dihadiri para kepala OPD terkait, camat, lurah, serta pemangku kepentingan lintas sektor.
Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, yang menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. “Upaya pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar program, tetapi investasi jangka panjang bagi generasi mendatang,” ujar Aliyah.
Aliyah menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan target penurunan stunting dalam dokumen RPJMD 2025–2029, yakni dari 18,8 persen menjadi 16,2 persen pada 2029, serta 15,5 persen pada 2030. Ia juga memaparkan capaian prevalensi stunting Kota Makassar, yang tercatat 18,4 persen pada 2022, sempat meningkat menjadi 25,6 persen, dan kemudian berhasil ditekan menjadi 22,9 persen pada 2025.
Lebih lanjut, Aliyah menekankan pentingnya aksi konvergensi lintas sektor, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga pemangku kepentingan lainnya. Rakor ini, menurutnya, menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh intervensi pencegahan dan penurunan stunting berjalan terpadu dan efektif.
“Ke depan, kita tidak ingin hanya berhenti pada rapat koordinasi dan kegiatan seremonial. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata di lapangan. Peran camat, lurah, hingga RT dan RW sangat menentukan keberhasilan percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Aliyah juga menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga tidak boleh dibebankan kepada masyarakat melalui mekanisme donasi. Pemerintah harus hadir penuh dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, dalam laporannya menyampaikan bahwa kehadiran camat dan lurah dalam Rakor TPPS sangat strategis karena mereka merupakan garda terdepan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
Ia menambahkan, Bappeda akan melakukan pemantauan dan pelaporan bulanan (monthly report) terhadap pelaksanaan program prioritas, termasuk percepatan penurunan stunting, guna memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar juga menyerahkan penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan terbaik dalam pencegahan, percepatan, dan penurunan stunting. Penghargaan diberikan kepada Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tamalanrea, serta Kelurahan Lae-Lae, Kelurahan Buntusu, dan Kelurahan Pannampu.
Menanggapi arahan Wakil Wali Kota, Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir Arif, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor di wilayahnya dalam upaya percepatan penurunan stunting. “Kami di Kecamatan Bontoala siap menindaklanjuti hasil Rakor TPPS ini dengan langkah konkret di lapangan, mulai dari penguatan peran kelurahan, kader posyandu, hingga sinergi dengan puskesmas dan RT/RW. Upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara konsisten dan menyentuh langsung keluarga sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan intervensi tepat sasaran agar program yang dijalankan benar-benar berdampak pada penurunan angka stunting di tingkat kecamatan. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin, Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal, tim ahli Pemerintah Kota Makassar, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar.
Rapat Koordinasi TPPS Kota Makassar menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Dengan penekanan pada aksi nyata di lapangan, komitmen pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dan berkelanjutan demi mewujudkan generasi Makassar yang sehat dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. (*)
