STARNEWSID.COM, MAKASSAR —- Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 (posisi s.d. 31 Mei 2026). Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 19 Juni 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar dan dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.
Manfaat APBN Di tengah berbagai tantangan perekonomian, APBN terus hadir mendukung aktivitas ekonomi, menjaga keberlanjutan pembangunan, dan memperkuat optimism masyarakat Sulsel. Belanja Negara di Sulawesi Selatan terealisasi Rp20,73 Triliun s.d. Mei 2026, tumbuh 8,32% dibanding 2025. Dengan pelaksanaan anggaran yang terus meningkat, Sulsel memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kinerja APBN Anging Mammiri
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja penerimaan perpajakan s.d. 31 Mei 2026 mencapai Rp4,23 triliun atau 29,43% dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,09 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp2,22 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp22,77 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp-110,49 miliar.
Kepabeanan dan Cukai – Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 31 Mei 2026 mencapai Rp111,27 miliar atau 29,80% dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp68,05 miliar, Bea Keluar sebesar Rp17,00 miliar, dan Cukai sebesar Rp26,22 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Hingga 31 Mei 2026, penerimaan PNBP terealisasi Rp1,69 triliun atau 46,18% dari target Rp3,66 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp597,96 miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp1,09 triliun.
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan s.d. 31 Mei 2026 terealisasi sebesar Rp8,66 triliun atau 35,11% dari pagu Rp24,65 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp5,10 triliun atau 44,20% dari pagu Rp11,54 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi sebesar Rp2,42 triliun atau 26,00% dari pagu Rp9,31 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan. Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp1,12 triliun atau 29,75% dari pagu Rp3,77 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua- Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo. Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp10,87 miliar atau 43,47% dari pagu Rp25,00 miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan s.d. 31 Mei 2026 terealisasi sebesar Rp12,07 triliun atau 45,10% dari pagu Rp26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.
Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil memiliki pagu sebesar Rp434,54 miliar dengan realisasi Rp128,24 miliar atau 29,51%. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum memiliki pagu sebesar Rp18,06 triliun dengan realisasi Rp8,72 triliun atau 48,28%. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp290,58 miliar dengan realisasi Rp4,54 miliar atau 1,56%. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu sebesar Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp2,81 triliun atau 44,82%. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Dana Desa
Dana Desa memiliki pagu sebesar Rp1,72 triliun dan terealisasi sebesar Rp413,22 miliar atau 24,00%. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Pembahasan Tematik
Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?
Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi s.d. 31 Mei 2026 di Sulawesi Selatan antara lain terealisasi pada: fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp12,32 triliun; fungsi Pendidikan sebesar Rp2,78 triliun; fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp1,81 triliun; fungsi Pertahanan sebesar Rp1,46 triliun; fungsi Ekonomi sebesar Rp1,04 triliun; fungsi Kesehatan sebesar Rp686,50 miliar; fungsi Agama sebesar Rp279,56 miliar; fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp188,28 miliar; fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp128,73 miliar; fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp33,59 miliar;
Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah Sampai dengan 31 Mei 2026, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui
• Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.921.151 penerima manfaat melalui 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota;
• Penguatan Koperasi Merah Putih sebanyak 3.074 dengan NPWP atau 2.517 dengan NIB dengan dampak ekonomi sebesar Rp362,84 juta melalui 28.632 transaksi;
• Realisasi 16 Sekolah Rakyat dengan 1.750 siswa, dengan tindak lanjut pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,75 triliun dan telah terealisasi Rp822,35 miliar;
• Bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton pada 1.038.231 hektar sawah;
• Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp7,78 triliun kepada 110.400 debitur dengan subsidi Bunga sebesar Rp683,23 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya; dan
• Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 5.292 unit rumah senilai Rp689,80 miliar.
Kesimpulan
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, APBN tetap menjadi instrument penting dalam menjaga optimism dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp6,03 triliun atau 32,77% dari target, dengan penerimaan perpajakan didominasi oleh PPh dan PPN yang mencapai Rp4,32 triliun. Sementara itu, pada komponen PNBP, penerimaan BLU menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp1,09 triliun.
Realisasi belanja negara mencapai Rp20,73 triliun atau 40,31% dari pagu, mendukung keberlanjutan pembangunan dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi.
Transfer ke Daerah mencapai Rp12,07 triliun atau 45,10%, yang didominasi oleh penyaluran DAU sebesar Rp8,72 triliun, memperkuat peran pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat.
Penyaluran KUR mencapai Rp7,78 triliun dengan subsidi bunga sebesar Rp683,23 miliar, yang didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan serta terkonsentrasi di Kota Makassar, membuka peluang usaha yang lebih luas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Berbagai program pemerintah terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Makan Bergizi Gratis dengan 1,92 juta penerima, pendirian 3.080 Gerai Koperasi Merah Putih dengan volume transaksi sebanyak 28.632 transaksi, penyaluran FLPP 5.292 unit rumah senilai Rp689,80 miliar (2026), produksi 5.399.174 ton padi untuk program Ketahanan Pangan, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat.
Hingga akhir Mei 2026, APBN terus bekerja menjaga optimism pertumbuhan Sulawesi Selatan. Dukungan belanja negara, transfer ke daerah, dan pembiayaan sektor produktif menjadi fondasi penting dalam menggerakkan ekonomi, memperkuat pembangunan, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Pemateri:
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Angkaswantoro
Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw
Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Nandang Supriyadi
Kepala Seksi Dukungan Khusus Komputer, Kanwil DJP Sulselbartra, Muh. Ikhsan
Moderator:
Widyaiswara BDK Makassar, Arvin
Narahubung Media:
Sumin – 08114331974 (*)
