STARNEWSID.COM, MAKASSAR — Proyek Smart Toilet beraroma tidak sedap. Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mencium dugaan korupsi.
Diketahui, Smart Toilet dibangun di 84 sekolah yang tersebar di 15 kecamatan. Menggunakan anggaran APBD Makassar 2018, yang bersumber dari Dana Inisiatif Daerah (DID) 2017.
Dinas Pendidikan Makassar membangun Smart Toilet menyasar SD dan SMP. Total anggaran mencapai lebih Rp17 miliar.
“Sudah penyelidikan, karena baru ada surat perintahnya. Sudah kita lakukan penyelidikan terhadap semua kecamatan yang ada,” kata Kajari Makassar, Andi Sundari, kemarin.
Sundari menambahkan, pihaknya saat ini mencari Smart Toilet yang mana tidak berfungsi di setiap kecamatan.
“Karena banyak kecamatan, jadi dilihat dahulu yang mana betul-betul toiletnya tidak berfungsi,” tandasnya.
Sundari memaparkan, pihaknya mengecek anggaran Smart Toilet yang bernilai. Namun kenyataannya, bangunan yang berdiri tidak sesuai perencanaan pembangunan untuk ditindaklanjuti.
“Kita lihat yang anggarannya besar. Kemudian toiletnya tidak dibangun sesuai spesifikasi,” tambah Sundari.
Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Makassar, Andi Alamsyah, mengatakan, pihaknya sedang mengumpulkan data dan keterangan terkait kasus dugaan korupsi Smart Toilet.
Sejumlah pihak terkait telah dimintai keterangan. Diantaranya kepala sekolah (kasek) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar.
“Pihak-pihak yang kami anggap bisa menjelaskan keterangan terkait Smart Toilet,” jelasnya.
Dengan rincian, Kecamatan Wajo ada tiga SD, sedangkan di Kecamatan Ujung Tanah ada tujuh sekolah, yakni enam SD dan satu SMP.
Kepala Cabjari Makassar di Pelabuhan, Rionov Oktana, memaparkan, saat ini pihaknya masih memeriksa saksi-saksi untuk pendalaman kasus ini. “Masih pemeriksaan saksi-saksi,” kata pria kelahiran Bandung ini.
Konsep Smart Toilet dilengkapi septictank biotech yang langsung mengolah limbah agar aman dari polusi. Serta dilengkapi pintu kubikal dengan luasan toilet 2×4 meter persegi. Toilet juga dipastikan cepat kering dan bersih.
Adapun Dana Inisiatif Daerah (DID) yang digunakan, awalnya diketahui untuk pembangunan sekolah terintegrasi.
Namun karena Pemkot terkendala pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah terintegrasi, maka dana tersebut dialokasikan untuk proyek Smart Toilet di SD dan SMP. (*)
