Target Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dengan Akreditasi Unggul pada 2024
STARNEWSID.COM, MAKASSAR -– Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar bakal menggelar Rapat Kerja Tahun Akademik 2022-2023. Kegiatan ini akan digelar di Balai Sidang Unismuh Makassar, Jumat – Sabtu, 26-27 Agustus 2022.
Penanggungjawab pelaksanaan Raker, Wakil Rektor II Unismuh Prof Dr Andi Sukri Syamsuri mengatakan, Raker ini bertujuan mengevaluasi program yang telah dicanangkan Unismuh pada tahun sebelumnya.
“Raker juga akan memproyeksikan program-program strategis yang akan dilaksanakan civitas akademika Unismuh sesuai Renstra yang ada,” jelas Andis, sapaan Wakil Rektor II Unismuh Makassar ini, usai Rapat Panitia yang digelar di Ruang Senat, Gedung Iqra Lantai 17, Kampus Unismuh Makassar, Senin, 21 Agustus 2022.

Ia melanjutkan, pada tahun 2028, Unismuh memasuki persiapan menuju kampus bereputasi internasional. Tahun 2032 bereputasi internasional, 2036 menjadi Research University. Tahun 2040 persiapan menuju Edupreneur University, dan 2044 menjadi Edupreneur University.
Peserta Raker
Sementara itu, Ketua Panitia Dr Khaeruddin menambahkan, semua program yang disusun nantinya, harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
“Jadi program bukan lagi berbasis keinginan, semua harus mengacu pada pencapaian IKU,” jelas Ketua Badan Perencanaan, Pengawasan, dan IT (Bapepan-IT) Unismuh ini.

Kegiatan ini, kata Khaeruddin, akan diikuti 246 peserta. Peserta Raker yakni Ketua dan Anggota Badan Pembina Harian (BPH) Unismuh Makassar, Rektor dan para Wakil Rektor, Ketua Badan, Lembaga, Biro, Kabag dan Ketua Divisi.
Selain itu, Pimpinan Fakultas Tingkat Universitas, Dekan, Wakil Dekan, Gugus Kendali Mutu, serta Ketua dan Sekretaris Prodi dalam ruang lingkup Unismuh Makassar.

Peserta Raker, sambung Khaeruddin, akan dibagi menjadi empat Komisi. Komisi A Bidang Kurikulum, Pembelajaran, Suasana Akademik, dan Kerjasama, Komisi B Bidang Sumber Daya dan Keuangan dan Humas, Komisi C Bidang Mahasiswa dan Alumni, Komisi D Bidang AIK, Kaderisasi, Kerjasama Kemuhammadiyahan dan Humas, Komisi E Kebijakan. (*)













