Sangkala Dg. Gassing: Itu hanya Akal-akalan saja!
STARNEWSID.COM, MAKASSAR — Anggota dewan Makassar sudah mewanti-wanti Pemkot Makassar agar Pemilu Raya Ketua RT/RW dilakukan secara manual, seperti biasa saja, tak perlu e-Voting. Karena e-Voting rawan kecurangan. Namun Wali Kota Makassar tetap ngotot ingin melakukan secara e-Voting, bila tidak undur saja Pemilu Raya RT/RW.
Pemunduran Pemilu Raya RT/RW di Kota Makassar dilakukan oleh Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto sebab menurutnya kondisi sekarang tak kondusif dikarenakan menimbulkan pro dan kontra.
Bagi yang kontra, kata Danny sapaan karibnya, ada beberapa warga yang tak setuju jika sistem pemilihan RT/RW dilakukan dengan cara elektronik atau e-voting.
Maka dari itu, Wali Kota dua periode ini mengambil jalan tengah dengan cara mengundur Pemilu Raya RT/RW yang dijadwalkan sebelumnya dilaksanakan pada awal November. Kini diundur hingga pemilihan umum serentak (Pemilu) 2024.
Padahal, Danny menjelaskan jika e-voting dilakukan untuk memudahkan saat perhitungan suara nanti. Namun karena masih banyaknya yang tak setuju, sehingga ia mengakui harus mengambil keputusan yang cepat.
“Daripada terjadi pertengkaran dan ada kerawanan sosial, kemungkinan saya mundur saja. Daripada orang bertengkar. Ini sudah mau masuk tahun politik, bahaya nanti,” beber Danny, Kamis (6/10/2022).
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar, Harun Rani mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran Pemilu Raya RT/RW dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2022.
Menurut Harun Rani, anggaran tersebut digunakan untuk pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) yang telah direncanakan akan ada 596 TPS yang akan dibuat se-Kota Makassar.
“Anggaran pemilu raya juga dialokasikan untuk membayar honor-honor petugas kecamatan dan kelurahan. Termasuk untuk sosialisasi ke bawah hingga ke tingkat RT/RW,” ujar Harun Rani.
Harun Rani mengakui, persiapan sudah dilakukan, salah satunya merampungkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan menjadi acuan pelaksanaan Pemilu Raya RT/RW se-Kota Makassar nanti.
Perlu diketahui, sudah ada 5.975 posisi ketua RT dan RW yang akan diisi nantinya. Sementara sudah ada 441.000 kepala keluarga di Kota Makassar akan memilih. Pengisian itu akan dilaksanakan secara serentak dengan mekanisme voting menggunakan aplikasi.
Harun Rani mengakui, saat ini aplikasi sementara telah diproses oleh pihaknya. Dengan ini nantinya, warga akan memilih lewat aplikasi tersebut. Apalagi aplikasi tersebut akan ada di Playstore bagi masyarakat yang menggunakan android.
BPM Makassar telah bersurat ke Disdukcapil untuk persiapan data pemilih bagi masyarakat yang akan melakukan e-voting pada Pemilu Raya RT/RW nanti.
Sementara itu, Muchtar Jusuf, warga Malimongan Baru, Jalan Pongtiku mengharapkan agar Wali Kota mau mendengar anggota dewan, karena tidak semua warga itu tahu mengenai aplikasi, meski pun mereka punya handphone. Sebaiknya secara manual saja, agar semua bisa ikut memilih. “Yang mereka pilih kan warga di lingkungannya sendiri. Bukan orang dari luar,” tegas Muchtar Jusuf.
Hal senada diungkapkan Sangkala Dg Gassing, warga Antang, kalau sampai Pemilu Raya ditunda hingga 2024, ini artinya ada tanda-tanda, atau dugaan para penjabat (PJ) RT/RW dipolitisasi untuk Pemilu serentak 2024 nanti. “Rakyat sudah sangat pintar dan cerdas Lo Pak Wali?” ujar Sangkala Dg Gassing, pensiunan BUMN ini.
“Pemilihan RT dan RW itu tak pernah ada gejolak, bahkan aman-aman saja. Kalau dibilang akan ada keributan pro dan kontra, itu hanya akal-akalan saja untuk menundanya, atau nengundurnya,” tegas Sangkala Dg Gassing. (*)
