STARNEWS.ID, RUSIA — Invasi Rusia ke Ukraina yang kian gencar dan meluluhlantakan gedung-gedung di kota-kota Ukraina mengakibatkan banyak korban berjatuhan.
Rakyat Rusia pun banyak tidak setuju dengan perang Presiden Putin pun dikecam rakyatnya. Bahkan melalui media sosial rakyat Rusia bela Ukraina.
Pemerintah Rusia tidak berhenti hanya memblokir aplikasi-aplikasi buatan Barat saja. Namun juga berusaha menghentikan pemakaian VPN oleh masyarakatnya.
Sejak awal serangan ke Ukraina, Rusia memaksa Google menghapus lebih dari 36 ribu URL yang tertaut dengan layanan VPN. Ini berasal dari penelitian terbaru Surfshark. VPN merupakan layanan yang memungkinkan mengakses situs-situs yang telah diblokir pemerintah.
Penggunaan VPN memang menanjak secara signifikan begitu juga permintaan pemblokiran. Pada minggu pertama serangan Rusia ke Ukraina terjadi hanya ada peningkatan 7% dalam permintaan menghapus URL terkait VPN. Permintaan tersebut ada dalam undang-undang federal Rusia 276-FZ atau sering disebut sebagai Hukum VPN.
Namun keadaan memburuk masuk minggu kedua perang tersebut. Saat itu Rusia mengumumkan memblokir berbagai platform media sosial buatan Barat, dari Facebook hingga Twitter.
Permintaan penghapusan URL juga melonjak menjadi 55%. Kenaikan penggunaan VPN juga terjadi di saat bersamaan pemerintah serta bisnis Barat menjatuhkan sanksi pada Rusia.
Surfshark melaporkan terdapat peningkatan penjualan 3.500% dibanding sebelum perang pecah. Menurut pihak perusahaan ini menjadi cara masyarakat Rusia menghindari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahnya.
“Lonjakan unduhan yang cepat artinya orang yang tinggal di Rusia secara aktif mencari cara untuk menghindari pengawasan dan penyensoran pemerintah, baik mengakses situs web yang diblokir atau media sosial seperti Twitter, Facebook, atau Instagram,” kata Kepala PR Surfshark, Gabriele Racaityte, dikutip dari Tech Radar, Selasa (22/3/2022).
“Seiring bertambahnya jumlah situs web yang ditutup setiap harinya, layanan VPN bertindak sebagai jendela untuk menjangkau informasi yang tidak bias dan saluran komunikasi yang tidak terlacak”.
Peningkatan signifikan terjadi bukan hanya di Rusia. Surfshark mencatat hal yang sama pernah terjadi pada Mei 2020 lalu.
Saat itu China mengesahkan Undang-undang Keamanan Hong Kong. Saat penduduk setempat khawatir akan terjebak di balik China, perusahaan melihat peningkatan jumlah unduhan VPN mencapai 700%. (*)
