STARNEWSID.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan pejabat administrasi dan pejabat fungsional, Selasa (28/10/2025) di Kantor Wali Kota Makassar. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta para camat.
Salah satu yang menjadi sorotan dalam pelantikan kali ini adalah masuknya Dr. Asrul Alimina, SH., MH., Jaksa Ahli Madya dari Badan Diklat Kejaksaan RI, yang kini resmi menjabat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum dan penyelesaian aset daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari dinamika dan penyegaran organisasi. Ia menilai, kehadiran pejabat dengan latar belakang penegak hukum diharapkan mampu memperkuat sistem hukum dan administrasi di Pemkot. “Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tapi bagian dari upaya memperkuat sistem kerja pemerintahan. Kita butuh tim yang mampu mengurai persoalan hukum dan mempercepat penyelesaian masalah aset daerah,” ujar Munafri.
Pelantikan kali ini juga diwarnai dengan pergeseran beberapa pejabat eselon III dan IV di sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Damkarmat, Dinas Pertanahan, serta Bagian Organisasi.
Camat Wajo, Maharuddin, S.Sos, yang turut menghadiri prosesi pelantikan tersebut, menilai langkah Wali Kota Makassar sebagai langkah strategis dalam memperkuat profesionalisme birokrasi. “Penyegaran ini menjadi momentum positif bagi ASN untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kinerja. Apalagi dengan hadirnya pejabat baru dari Kejaksaan, tentu akan memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Kota Makassar,” kata Maharuddin.
Ia juga berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan berkolaborasi dengan seluruh jajaran pemerintah kota agar visi Wali Kota dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan transparan bisa terwujud. “Kami di tingkat kecamatan siap mendukung penuh setiap kebijakan Wali Kota, termasuk dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya. (*)
